<![CDATA[Transformasi digital dalam administrasi kependudukan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan secara daring, sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, penerapan IKD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model collaborative governance dalam implementasi IKD dengan menganalisis peran pemangku kepentingan dan pola koordinasi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap lima pemangku kepentingan utama serta analisis dokumen kebijakan dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala koordinasi dan integrasi sistem antarinstansi. Pola collaborative governance yang diterapkan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek mekanisme koordinasi dan distribusi tanggung jawab antaraktor. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kerja sama multipihak serta peningkatan kapasitas infrastruktur digital agar implementasi IKD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.]]>
