<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap penderita HIV dalam kasus pemaksaan sterilisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia dan kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendalami teori dan doktrin hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi penderita HIV, khususnya dalam konteks pemaksaan sterilisasi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku pemaksaan sterilisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum bagi penderita HIV dalam kasus ini harus diperkuat untuk mencegah tindak kekerasan yang merugikan mereka. Penelitian ini juga mengusulkan perlunya penegakan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pemaksaan sterilisasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi penderita HIV. Kata Kunci : Pemaksaan Sterilisasi, Penderita HIV, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Sanksi Pidana]]>
