Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Inheritance Rights of Children Born in Mixed Marriages Reviewed from the Civil Code and Balinese Customary Law Ni Putu Sayuri Dewi; M. Sofyan Pulungan; Meliyana Yustikarini
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1429

Abstract

This research is motivated by the existence of several legal systems in Indonesia that exist and develop in its diverse society, so that the inheritance rights of children born in mixed marriages should be obtained by examining not only through civil law in Indonesia, but also through customary law. This research was conducted to analyze how the inheritance rights of children born in mixed marriages are reviewed from the Civil Code and Balinese Customary Law. This paper was compiled using a doctrinal research method. The results of the study show that the inheritance rights in the Civil Code and Balinese Customary Law are both carried out by the testator who gives inheritance to the heirs solely to improve the welfare of the heirs. Although in Civil Law and Balinese Customary Law both want the best for their heirs, there are differences in the implementation of the distribution of the inheritance. This comparison can be seen from the differences in when the distribution of inheritance can be carried out, the differences in the elements of inheritance, the differences in objectives, and the differences in the parts of rights and obligations inherited by the heirs
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan Fathin Fidia Notarisya; M. Sofyan Pulungan
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4602

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah Kota Pariaman selaku penguasa tanah timbul (pasie maelo) dalam permohonan pendaftaran hak atas tanah, yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penguasaan pasie maelo atau tanah timbul karena pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan serta menganalisis kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan tanah timbul dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal berdasarkan data sekunder, dengan penelitian yang bersifat eksplanatoris dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan tanah timbul dilakukan menyesuaikan pada keadaan dari tanah timbul, sehingga dapat dikuasai secara langsung oleh negara, maupun dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Penguasaan dan pelepasan tanah timbul harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas Contradictoire Delimitatie, yaitu asas dalam hukum pertanahan yang mendahulukan kesepakatan batas tanah. Dalam penelitian juga diperoleh temuan bahwa tanah harato pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diakui dalam hukum positif dan dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, Kaum Para Penggugat diakui dan dilindungi eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, kedudukan tanah harato pusako tinggi diakui dalam ius constitutum dan tidak boleh diklaim tanpa persetujuan masyarakat hukum adat yang menguasainya.