Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Binamulia Hukum
Rohaedi, Rosalia Alima Utami
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Review of Consumer Rights in Product Sales Through the Bundling System Rohaedi, Rosalia Alima Utami; Susilowati Suparto; Elisatris Gultom
JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i2.3952

Abstract

The study aims to determine consumer rights in product sales through an adverse bundling system and dispute resolution efforts to maintain rights. The focus of the problem is the fulfillment of consumer rights and their resolution, both in court and out of court. The method of research used by the author is normative juridical, which examines theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to the research topic. Novelty of this research is the gap in the implementation of product sales strategies carried out by business actors with the GCPL Law in implementing a bundling system that forces consumers to buy products in packages. This emphasizes empowering weak consumers in the face of adverse conditions. Often the product sales strategies found can benefit consumers in shopping, thus making this research different from previous studies. The results showed that according to the GCPL, business actors should not force consumers to buy products with a bundling system, because it can reduce consumer comfort when shopping. In implementing the bundling system, it is natural to pay attention to the GCPL so as not to cause harm to consumers. Consumers also have the right to security, honest information about product conditions, and the right to choose goods according to the exchange rate stated in the GCPL Law. Conclusion, consumer protection can be carried out through LPKSM supervision seen from the obedience of business actors as prevention. Legal efforts that can be taken by consumers include peaceful settlement, BPSK, or court through a tort lawsuit.
Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rohaedi, Rosalia Alima Utami; Gultom, Elisatris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.659

Abstract

Di Indonesia, pelaku usaha secara inheren terkait dengan persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menstimulasi ekonomi pasar. Konsumen akan memperoleh manfaat dari meningkatnya persaingan usaha melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, entitas komersial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengerahkan upaya maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha dibatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka, entitas komersial sering terlibat dalam kegiatan terlarang, seperti terlibat dalam perjanjian kolusi. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjamin rasa aman melalui penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran KPPU dalam penegakan hukum perjanjian regional yang dibuat oleh pelaku usaha secara efektif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ditelaah dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi KPPU dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada yurisdiksi investigasi saja, tetapi juga mencakup yurisdiksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lebih jauh lagi, penegakan hukum perjanjian.
Co-Authors Elisatris Gultom Susilowati Suparto