Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kenotariatan Reformasi Tata Kelola Majelis Pengawas Notaris untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi Kenotariatan di Indonesia Romy Agus Setiyanto
Dialogia Iuridica Vol. 17 No. 2 (2025): Dialogia Iuridica Journal Vol. 17 No. 2 Year 2025
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v17i2.13273

Abstract

Notaries play an essential role in ensuring legal certainty through authentic deeds, yet the governance of the Supervisory Council of Notaries in Indonesia continues to face regulatory, institutional, and digitalization challenges. This study aims to formulate governance reforms to strengthen the accountability of the notarial profession. It employs a narrative review of 25 international journal articles selected through a structured process of identification, screening, and thematic analysis. The articles were examined across four thematic areas: ethics, regulation, institutional governance, and digital technology. The findings show that formal regulation alone is insufficient to guarantee accountability without the support of strong professional ethics and effective institutional mechanisms. The Supervisory Council of Notaries remains weak in terms of resources and sanction enforcement. Meanwhile, digitalization through electronic deeds, online promotion, and blockchain offers opportunities for transparency while simultaneously presenting risks to professional integrity. In conclusion, governance reform for the Supervisory Council of Notaries requires a hybrid approach that integrates ethics, regulation, institutional capacity, and technology. As recommendations, this study encourages strengthening the human resource capacity of the Supervisory Council, harmonizing regulations on electronic deeds and online promotion, and developing more transparent and independent oversight mechanisms, including the adoption of relevant technological tools. This study contributes to the literature on professional accountability in law and provides practical guidance for enhancing notarial oversight in Indonesia.
Fenomena Dispensasi Nikah Dalam Pernikahan Anak : (Kajian Dari Aspek Hukum Dan Sosiologi) Romy Agus Setiyanto; Nasywa Putri Rasidah; Endah Wahyuningsih
Journal of Public Power Vol. 8 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jpp.v8i1.8102

Abstract

Maraknya fenomena pernikahan dini di Indonesia merupakan latar belakang lahirnya UU RI nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam maka batasan usia menikah menjadi 19 tahun. Realitas yang ada di masyarakat banyak kasus yang meminta untuk bisa menikah dan tercatat resmi sehingga menyebabkan adanya Dispensasi nikah. Dispensasi nikah diperkenankan oleh UU dengan mempertimbangkan hal-hal postif. Tujuan kajian ini adalah mengetahui bagaimanakah dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung dan juga data-data terkait dengan tema. Pengunaan metode ini akan mempermudah dalam mengamati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat tentang dispensasi nikah. Analisa data yang digunakan adalah metode induktif (Creswell, 1994). Didapatkan hasil bahwa Dispensasi nikah dari perspektif hukum tidak bertentangan dengan UU 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi nikah dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya. Dari Perspektif sosiologis, pandangan masyarakat kita tentang pernikahan dini sebagai sesuatu yang biasa saja dan seringkali melupakan dampak dari pernikahan anak tsb. Dispensasi nikah menjadi pilihan yang rasional, walaupun resiko yang dihadapi sangat tinggi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pergaulan bebas dan kembali kepada esensi esensi pernikahan.