Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural di SMP Terpadu Alfalah Tangkahen Mahrina, Mahrina
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 3 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.20.3.722-730

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Multikultural Education yang akan di laksanakan disekolah SMP terpadu Alfalah Tangkahen itu agar dapat melatih siswa dalam membentuk karakter dari peserta didik supaya dapat memiliki sikap yang demokratis, pluralis dan juga humanis. Adapun dalam Penelitian ini menggunakan sebuah metode yang bersifat kualitatif yaitu dengan sebuah instrumen yang menggunakan sebuah data sekunder. Sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah jenis kajian pustaka (library research) data yang di pakai ini mengutip dari beberapa literature di antaranya adalah jurnal atau artikel yang berkaitan dengan Pembelajaran Multikultural dalam pembelajaran. Adapun mengenai tentang hal-hal yang di rasa perlu di lakukan dalam multikultural education di sekolah adalah : (1) mengupayakan Melakukan dialog yang meletakkan dan memusatkan kebudayaan juga peradapan secara sejajar dan berimbang dan sama rata. (2) selalu berupaya mengembangkan adanya sikap toleransi supaya mampu dan bisa memberikan peluang juga adanya kesempatan kepada masing-masing budaya untuk memperkenalkan, mempromosikan dan menyebarluaskan keunikan dan keragaman yang dimiliki oleh setiap budaya itu baik dalam hal tataran yang bersifat konseptual dan juga ketika di lapangan pada teknik operasionalnya. Hasil Penelitian dari multikultural education ini di harapkan keadaan bangsa indonesia akan sesuai dengan tujuan bangsa indonesia pada pembukaan UUD 1945 yaitu terciptanya masyarakat merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur yang memiliki jiwa saling menghargai, Menghormati dan toleransi agar terciptanya suasana yang kondusif, aman dan terkendali tentunya peran Guru sangat penting karena guru merupakan pergerakan yang utama dan paling utama dalam menyampaikan pembelajaran multikultural education. Peran guru sangat menentukan keberhasilan dalam pemahaman lintas budaya pada siswa yang satu dan yang lainnya karena Ternyata ditemukannya tentang kebiasaan apa yang di sampaikan guru lewat peembelajaran, cara guru mengajar dan kepribadian guru sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran pendidikan multikultural.
The Electronic and Transactions Law (EIT Law) as the First Cybercrime Law in Indonesia: An Introduction and Its Implementation Mahrina, Mahrina; Sasmito, Joko; Zonyfar, Candra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2680

Abstract

The cybercrime cases across the country are remaining high. It caused the government decided to create the cybercrime law, including the Indonesian government. The first cybercrime law that created by Indonesian government is the Electronic and Transactions Law (EIT Law) of 2008, and revised in 2016. This paper then provides more comprehensive explanation regarding EIT Law, starting from its creation, substances, enforcement, and even its strengths and weaknesses. By using literature review method, the authors have been conducted research from the previous studies on related topic. Before entering the main discussions, this paper also explains the cybercrime law and policy in Indonesia’s neighboring countries. After that, EIT Law is explained comprehensively. The result shows that background of the creation of EIT Law is the technology and the Internet development that can threaten the Indonesia’s national interests. This law then categorize the types of cybercrime that prohibited in Indonesia. The jurisdiction, the investigation process, and the punishment to cyber criminals also regulated in that law. Furthermore, this paper also explains the strengths and weaknesses of EIT Law. The strengths of EIT Law can be seen in the complexity of the articles that contain within it. Nevertheless, the implementation of this law is still not effective. This is because there are several issues that have to corrected, such as the ambiguity of article contents, lack of cybercrime awareness among the law enforcement officers, difficulties to provide electronic devices, and lack of cyber facilities or infrastructure. Keywords: Cybercrime, Cyberspace, EIT Law, National interest, Technology and internet development