Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Pesa, Karmila Amalia
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Majelis Pengawas Pu-Sat Menjatuhkan Hukuman dan Hak Notaris Melakukan Pembelaan Diri Pesa, Karmila Amalia
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 2 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.21.2.552-569

Abstract

Pengangkatan dan pemberhentiannya Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Apabila notaris dalam menjalankan jabatanannya tidak menerapkan asas kehatian-hatian, maka diperiksa dalam persidangan dan diamanahkan sanksi oleh Majslis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) sebagai mandatari MENKUMHAM dengan sanksi administrasi. Hal yang dipermasalahkan terkait tanggung jawab EH, SH memasukan penjelasan palsu dalam Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dan hak EH, S.H, untuk menggunakan haknya melakukan pembelaan diri ketika diperiksa pada sidang oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris atas putusan pemb erhentian sementara. Penelitian memakai proses normatif dengan sumber bahan penelitian utama dan subsider, didapat suatu kesimpulan sebagai berikut: Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk memeriksa dan menyampaikan sanksi administrasi berupa penghentian untuk sementara tempo dan mengusulkan penghentian untuk sementara tempo pada MENKUMHAM, namun sanksi tersebut sifatnya hanya perencanaan pada Menteri untuk mendapatkan tindakan sepihak. Notaris yang terdampak dari tindakan sepihak Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut jika kenyataannya tidak berpedoman kepada AUPB, maka dapat mengajukan upaya pembatalan tindakan sepihak TUN tersebut pada Peradilan TUN. ES, S.H., notaris tidak menggunakan haknya melakukan pembelaan diri saat diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan stas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris MENKUMHAM memberhentikan sementara, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Kewenangan Majelis Pengawas, Notaris, Sanksi
Co-Authors