Ariska, Meysie
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ariska, Meysie
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yaitu masih banyaknya pegawaiyang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum adanya sikap yang tegas untuk pelaku yangmelanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, serta untukmengetahui kendala-kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya pada kerangka berfikir tetap mengacu pada konsepteori diatas dengan masing-masing aspek dan indikator-indikator tersebut. Teori yang digunakanpeneliti ialah implementasi menurut Edward III (1980 : 10-11) dengan empat faktor yaitukomunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakanialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan penelitian berjumlah 26 orang dan 1 orang keyinforman. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan(pedoman wawancara), observasi ( daftar ceklis), dokumentasi selanjutnya analisis data yangdilakukan dengan secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasiPeraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan : 1. Komunikasi sudah terlaksana dari pembinaandan pengawasan, 2. Sumber daya sudah dibentuk Tim Pemantau KTR dan KTM, 3. Sikap pelaksanamasih belum menjalankan tugas seperti membentuk Tim Pemantau Pembantu KTR dan KTM, 4.Struktur birokrasi yaitu sudah tugas masing-masing OPD yang telah ditetapkan. Kesimpulan daripenelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas dengan pengawasanyang tegas terhadap penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok sehingga masih ada pegawaiyang merokok diruangan kantor dan dikantin. Saran dari penelitian ini perlu adanya grup pengaduanterbuka misalnya grup wa, line, bbm dan sebagainya yang bisa diakses semua masyarakat sehinggakapan saja dan siapa saja bisa menggunggah bukti pelanggaran tanpa menunjukkan identitas diri.