<![CDATA[Peran Kejaksaan yang selama ini melekat sebagai Penuntut Umum dalam menangani perkara Pidana, selain itu Kejaksaan juga mempunyai peran lain dalam mengangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Peran tersebut diamanatkan melalui Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dan apa hambatan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mengangani perkara. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) kemudian dianalisis secara kualitatif. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara diatur pada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung. Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus untuk bertindak dan mewakili atas nama negara atau pemerintah di persidangan baik sebagai penggugat atau tergugat. Pada praktiknya, Jaksa Pengacara Negara mengalami beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya, regulasi yang kurang mendukung dan kesulitan dalam koordinasi serta penyampaian informasi perlu diatasi agar peran Jaksa Pengacara Negara dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Namun secara keseluruhan Kejaksaan telah berhasil memberikan kontribusi dalam pemulihan kekayaan negara dan melaksanakan tugasnya]]>
