Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Dukungan Keluarga Pasien Paska Operasi terhadap Kepatuhan Pasien Selama Berada di Ruang Perawatan Dame Panjaitan, Junifer; Rahmah, Vavi; Eka Septian Maliky, Ezhar
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 6 (2024): Special Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i6.150

Abstract

Setiap tindakan operasi memiliki karakteristik khusus, dan dampak paska operasi dapat bervariasi tergantung pada jenis operasi yang dilakukan. Untuk mempercepat kesembuhan pasien paska operasi, maka dibutuhkan kepatuhan berobat pada pasien paska operasi untuk memastikan pemulihan yang optimal dan mencegah komplikasi. Kepatuhan berobat adalah kewajiban pasien sesuai dengan UU no 17 th 2023 pasal 277 ayat b. Dan keluarga memiliki kewajiban untuk membantu pasien agar dapt mematuhi segala aturan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan UU no 17 th 2023 pasal 5 ayat b  bahwa : “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya.”. Namun terkadang, pemahaman keluarga pasien mengenai kewajiban ini masih rendah. Masih banyak keluarga yang mengabaikan kepatuhan terhadap aturan RS dan Nakes dengan alasan : pasien menolak, atau pasien menginginkan sesuatu yang tidak diperbolehkan secara aturan RS (seperti makanan), atau alasan kasihan terhadap kondisi pasien jika mengikuti aturan RS dan Nakes. Padahal dengan dukungan yang tepat, diharapkan pasien dapat mengikuti perawatan dengan lebih baik. Semakin pasien patuh menjalani perawatan akan semakin terhindar dari komplikasi penyakitnya. Adapun penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan tentang pengobatan pasien paska operasi selama di ruang perawatan Rumah Sakit. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian hukum empiris. Kesimpulan. Dukungan Keluarga sangat penting khususnya pada pasien paska operasi untuk menjalani proses pengobatan. Agar dapat mempercepat pemulihan pasien.
The Position of Diversion Against Victims of Child Sexual Abuse Kamarmir, Zulfikar; Dame Panjaitan, Junifer
International Journal of Social Research Vol. 2 No. 1 (2024): Insight : International Journal of Social Research
Publisher : Worldwide Research Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/insight.v2i1.12

Abstract

The application of diversity by law enforcement officials is based on the authority of law enforcement officials called discretion or child discretion as the potential of the state in the context of the survival and glory of the nation, is how the government's commitment in making children superior. priority in the formation of juvenile judges and courts as the last bastion in the process of resolving children who face the law in Court. Police and communities must synergize and develop common perceptions of diversion and restorative justice. Parents must participate in providing protection to children by fulfilling children's rights, protecting children's interests and further increasing supervision of children's environments and playgrounds.
Analyst Types of Malpractice In Health Law Alim Usemahu, Syahdan; Dame Panjaitan, Junifer
International Journal of Social Research Vol. 2 No. 3 (2024): Insight : International Journal of Social Research
Publisher : Worldwide Research Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/insight.v2i3.30

Abstract

Malpractice refers to medical practices that do not comply with the applicable laws and ethical codes. It can also refer to negligence, errors, or a doctor's inability to solve a patient's problem in such a way that the patient is dissatisfied with the outcome. Patients suffer as a result of healthcare workers' neglect of necessary procedures when they lack knowledge of health-related topics. This occurs when medical practices are performed on patients who become victims, but medicine is based on procedures or how doctors perform actions. Whether malpractice occurs or not is not judged by its adverse consequences. The definition of malpractice under current law is unclear. However, the concept of malpractice can be found in Article 11 paragraph 1 letter b, Law No. 6 of 1963 concerning healthcare personnel, which has been repealed and replaced by Law No. 23 of 1992 which regulates healthcare.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG MERUPAKAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Dannya Fitria, Selsa; Dame Panjaitan, Junifer
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 1 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i1.742

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual merupakan sebuah isu yang memiliki dampak yang luas dan serius dalam masyarakat. Kejahatan seksual dapat melibatkan berbagai tindakan yang merugikan fisik, emosional, dan psikologis korban, yang seringkali adalah anak-anak dan perempuan. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu terkait perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi korban kejahatan seksual. Kejahatan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Dampak dari perubahan ini memengaruhi motif, intensitas, dan metode pelaksanaan kejahatan seksual dalam masyarakat.
Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Suryadi Pane, Indra; Dame Panjaitan, Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1093

Abstract

Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi kepada kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pertama, mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan. Kedua, mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (trafficking) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walapun masih belum optimal, sehingga terdapat kebijakan hukum untuk mengatasinya, yang salah satunya membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008. Gugus Tugas tersebutbertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.Selain itu juga tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan orang dapat terlihat dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, disarankan untuk melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan, dan koordinasi dalam hal perijinan keluarnegari dengan alasan bekerja.