Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Aeterna Law Journal SASI Ektasi : Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Organisasi
Kurniawan, Mulyono
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Digital Services of Public Government Administration In The Industrial Revolution 4.0 Kurniawan, Mulyono; Khalimi, Khalimi
SASI Volume 29 Issue 4, December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i4.1693

Abstract

Introduction: Technology and the Industrial Revolution 4.0 have enabled the development of e-government for faster and more effective services. However, its implementation still needs to be improved, particularly regarding legal certainty.. Purposes of the Research: This study aims to analyze the legal uncertainty that occurred in the implementation of e-government in the Industrial Revolution 4.0 era. Methods of the Research: This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The primary legal materials in this research include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the laws governing State Government administration. Secondary legal materials include books, articles, and research results. Non-legal material includes all non-legal studies related to electronic-based State Government Administration systems / e-government.Results of the Research: The study results provide an analysis of the constraints that occur in the implementation of Digital Government Administration. There needs to be an evaluation of the government's readiness in the e-government system, the affordability of the internet, the availability of server capacity that can accommodate many data, and the electronic devices used do not meet standards. It is suggested that the government must provide all technical and non-technical aspects that can support e-government performance as well as provide human resources who are experts in their fields, so that the government administration service system complies with the General Principles of Good Government (AUPB). It can be realized promptly by the principle of legal certaint.
Pengaruh Agile Leadership dan Inovasi Digital terhadap Kinerja Perusahaan Teknologi di Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Digitalisasi Global Addurunnafis, Mochammad; Kurniawan, Mulyono
Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Organisasi Vol. 2 No. 3 (2025): Edisi Bulan April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/ektasi.v2i3.3145

Abstract

Perkembangan pesat digitalisasi global menuntut perusahaan teknologi untuk beradaptasi secara cepat dan inovatif agar tetap kompetitif. Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pertumbuhan teknologi di Indonesia menghadapi tantangan serupa, sehingga diperlukan pola kepemimpinan yang adaptif dan strategi inovasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Agile Leadership dan Inovasi Digital terhadap Kinerja Perusahaan Teknologi di Kota Surabaya dalam menghadapi dinamika digitalisasi global. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei, melibatkan 87 responden dari perusahaan teknologi di Surabaya, menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agile Leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan Inovasi Digital menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja, yang mengindikasikan perlunya pengelolaan inovasi digital yang lebih terarah dan kesiapan internal yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan agile dan strategi inovasi yang matang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan teknologi di era digital.
Kepastian Hukum bagi Kreditur di dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Kurniawan, Mulyono
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.11

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang berdampak pada ketidakseimbangan norma hukum dalam perjanjian fidusia, khususnya dalam konteks eksekusi fidusia. Putusan tersebut mengharuskan kreditur untuk melalui proses pengadilan jika debitur tidak sepakat terkait wanprestasi atau enggan menyerahkan jaminan fidusia.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 mengubah sifat jaminan fidusia dari jaminan khusus yang mudah dieksekusi menjadi jaminan umum tanpa kemampuan eksekusi langsung (parate eksekusi). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Putusan tersebut menciptakan kekaburan norma. Sebagai solusi, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penetapan prosedur eksekusi fidusia yang jelas, transparan, cepat, mudah, pasti, efisien, dan biaya murah. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan Pengadilan dan harmonisasi UU Jaminan Fidusia di Indonesia dengan sistem hukum lainnya.
Co-Authors Addurunnafis, Mochammad Khalimi Khalimi, Khalimi