Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KLEPTOKRASI SEBAGAI BENTUK LANJUTAN OLIGARKI DALAM PERSPEKTIF MARXIAN DI INDONESIA Hutabarat, Dayinta; Pangaribuan, Christian Samuel
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 11 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i11.12302

Abstract

This study examines the phenomenon of kleptocracy as a continuation of oligarchy within the political and economic context of post-reform Indonesia, using class theory through a Marxian perspective. The 1998 Reform, which initially aimed to foster democratization, instead led to a new concentration of power in the hands of political and economic elites. Through their dominance over state institutions, these elites exploit formal democratic mechanisms to perpetuate power and systematically plunder state resources. This research employs a qualitative method through literature review and critical analysis of discourse and the socio-political class structure. The findings reveal that kleptocracy in Indonesia is not merely an individual deviation but part of a broader capitalist system that enables elites to accumulate wealth through power relations and state instruments. From a Marxian standpoint, the state is not a neutral institution but a tool of the dominant class used to maintain hegemony and create false consciousness among the public. This study highlights the urgency of structural reform and class consciousness to promote genuine social justice within Indonesian democracy. Penelitian ini mengkaji fenomena kleptokrasi sebagai kelanjutan dari oligarki dalam konteks politik-ekonomi Indonesia pasca-reformasi, dengan pendekatan teori kelas dalam perspektif Marxian. Reformasi 1998 yang semula bertujuan menciptakan demokratisasi justru memunculkan konsentrasi kekuasaan baru di tangan elite politik-ekonomi. Melalui dominasi terhadap institusi negara, elite ini memanfaatkan mekanisme demokrasi formal untuk melanggengkan kekuasaan dan menjarah sumber daya negara secara sistematis. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kritis terhadap wacana serta struktur kelas sosial-politik. Temuan menunjukkan bahwa kleptokrasi di Indonesia bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan bagian dari sistem kapitalisme yang memungkinkan elite mengakumulasi kekayaan melalui relasi kuasa dan instrumen negara. Negara dalam perspektif Marxian tidak netral, melainkan alat kelas dominan untuk mempertahankan hegemoni dan menciptakan kesadaran palsu pada masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi struktural dan kesadaran kelas untuk mendorong keadilan sosial yang sejati dalam demokrasi Indonesia.
PARADOKS TEORI PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT MOBILITAS SOSIAL DALAM KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN TANTANGAN KERJA GENERASI Z DI INDONESIA Hutabarat, Dayinta; Pangaribuan, Christian Samuel
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 12 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i12.12466

Abstract

Abstract Education is often positioned as a central pillar of social mobility in modern societies, with the expectation that through education, individuals from diverse socio-economic backgrounds can improve their quality of life. However, in the Indonesian context, this expectation reveals several paradoxes. This study critically examines how educational inequality and the disconnection between education and the labor market affect Generation Z. Using a qualitative phenomenological approach and Marxian critical theory—particularly Pierre Bourdieu’s concept of social reproduction and Louis Althusser’s theory of the Ideological State Apparatus—this research finds that the Indonesian education system tends to reinforce existing class structures. Inequitable access to higher education, the dominance of bureaucratic values in the workplace, and the phenomenon of skills mismatch contribute to the high unemployment rate among university graduates and the misalignment between qualifications and job opportunities. Education is shown to emphasize formal credentials over practical competencies, while Generation Z demands flexible, meaningful, and digitally-driven work environments. This study concludes that education in Indonesia has not fulfilled its emancipatory promise as a tool for social mobility; instead, it serves as a mechanism of class reproduction that deepens social inequality. Therefore, a systemic transformation toward a more inclusive, relevant, and critically conscious education system is urgently needed. Keywords: Education, Social Mobility, Generation Z, Marxian Theory, Social Inequality, Skill Mismatch. Abstrak Pendidikan kerap diposisikan sebagai pilar utama mobilitas sosial dalam masyarakat modern, dengan harapan bahwa melalui pendidikan, individu dari berbagai latar belakang sosial dapat meningkatkan taraf hidupnya. Namun, dalam konteks Indonesia, harapan tersebut menghadapi berbagai paradoks. Penelitian ini mengkaji secara kritis bagaimana ketimpangan pendidikan dan keterputusan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja berdampak pada Generasi Z. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dan kerangka teori kritis Marxisme, khususnya konsep reproduksi sosial oleh Pierre Bourdieu dan Ideological State Apparatus dari Louis Althusser, penelitian ini mengungkap bahwa sistem pendidikan Indonesia cenderung memperkuat struktur kelas sosial yang sudah ada. Ketimpangan akses pendidikan tinggi, dominasi nilai-nilai birokratis dalam dunia kerja, dan fenomena mismatch keterampilan menyebabkan banyak lulusan sarjana menganggur atau bekerja di sektor yang tidak sesuai kompetensinya. Pendidikan lebih menekankan sertifikasi formal daripada keterampilan nyata, sementara Generasi Z menuntut pekerjaan yang fleksibel, bermakna, dan adaptif terhadap era digital. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya gagal sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga menjadi sarana reproduksi kelas yang memperdalam ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan kritis terhadap struktur kekuasaan yang mendasarinya. Kata kunci: Pendidikan, Mobilitas Sosial, Generasi Z, Teori Marxian, Ketimpangan Sosial, Mismatch Keterampilan.
TRAJEKTORI KEBIJAKAN DAN KONFLIK SOSIO-EKOLOGIS DALAM WACANA POLITIK FOOD ESTATE DI MERAUKE Hutabarat, Dayinta; Pangaribuan, Christian Samuel
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 8 No. 3 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the policy trajectory of the food estate program in Merauke and the socio-ecological conflicts that emerge within the political development discourse of the Joko Widodo administration. The food estate, promoted as a solution to national food security, has instead generated various issues ranging from agronomic unsuitability and large-scale land clearing without adequate environmental assessments to conflicts over the living spaces of Indigenous communities. Using a qualitative approach with the Policy Ethnography method, this research traces the processes of policy formulation, implementation, and field-level practices, as well as how government political narratives frame the project as a national strategic agenda. The findings show that the food estate in Merauke not only failed to meet its production targets but also caused damage to peat ecosystems, increased carbon emission risks, and threatened the socio-cultural sustainability of Indigenous communities. Furthermore, discourse analysis reveals that the government employed food security and agricultural modernization framing to obscure the program’s ineffectiveness and reinforce political legitimacy. These findings indicate that the failure of the food estate is structural, influenced by power relations, development patterns, and minimal ecological consideration. This research underscores the importance of socially and environmentally grounded policy evaluation and the protection of Indigenous rights in formulating sustainable food policies in Indonesia. Keyword: Food Estate, Socio-Ecological Conflict, Political Discourse, Policy Trajectory, Indigenous Communities Abstrak Penelitian ini mengkaji trajektori kebijakan food estate di Merauke serta konflik sosio-ekologis yang muncul dalam konteks wacana politik pembangunan era Joko Widodo. Food estate yang dipromosikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional ternyata menimbulkan berbagai persoalan mulai dari ketidaksesuaian agronomis, pembukaan lahan skala besar tanpa kajian lingkungan memadai, hingga konflik ruang hidup masyarakat adat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode Etnografi Kebijakan, penelitian ini menelusuri proses perumusan, implementasi, dan praktik kebijakan di lapangan, serta bagaimana narasi politik pemerintah membingkai proyek ini sebagai agenda strategis nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food estate di Merauke tidak hanya gagal memenuhi target produksi, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem gambut, meningkatkan risiko emisi karbon, serta mengancam keberlanjutan sosial-budaya masyarakat adat. Selain itu, analisis wacana memperlihatkan bahwa pemerintah menggunakan framing ketahanan pangan dan modernisasi pertanian untuk menutupi ketidakefektifan program dan melanggengkan legitimasi politik. Temuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan food estate bersifat struktural, dipengaruhi oleh relasi kuasa, pola pembangunan dengan menggunakan kebijakan publik, serta minimnya pertimbangan ekologis. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis sosial-lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci: Food Estate, Merauke, Konflik Sosio-Ekologis, Wacana Politik, Masyarakat Adat