Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bacarita Law Journal Ex Aequo Et Bono Journal of Law
Riani, Rahmahwati Silvia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaturan illicit enrichment di Indonesia: studi perbandingan negara Peru Riani, Rahmahwati Silvia; Jumadi , Joko
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, karena saat ini model-model korupsi semakin beragam dan lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup untuk menghentikan perbuatan yang tercela ini. Dewasa ini telah marak terjadi anggota Aparat Sipil Negara yang memiliki kekayaan tidak wajar (Illicit Enrichment) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, antara Laporan Harta Kekayaan dengan aset yang dimiliki jumlahnya tidak sesuai atau terjadi kenaikan harta kekayaan secara drastis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia sebagai upaya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengetahui pengaturan Illicit Enrichment di negara Peru. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan Pertama Indonesia yang merupakan Negara Peserta UNCAC dan telah meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 belum mengadopsi ketentuan Pasal 20 UNCAC yaitu Illicit Enrichment. Kedua Negara Peru telah mengatur didalam KUHP tentang Illicit Enrichment terhadap pejabat yang terbukti dalam masa jabatannya memiliki kekayaan secara tidak wajar secara melawan hukum dengan memberikan sanksi antara 5 sampai 10 tahun. Laporan Harta Kekayaan menjadi jalan masuknya Illicit Enrichment di Indonesia dapat diberlakukan sebagai penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Setting the Deadline for Determining Suspects: A Comparative Study of the Draft Code of Criminal Procedure and the Code of Criminal Procedure Riani, Rahmahwati Silvia; Bawaeda, Adi Freddy
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.21056

Abstract

This article discusses the regulation on the limit for suspect determination based on the Indonesia Criminal Procedure Code Draftand the Code de procédure pénale (French Criminal Procedure Code). The purpose of this article is to determine the regulation on the time limit for suspect determination based on the Indonesian Criminal Procedure Code Draft and the French Criminal Procedure Code. This research uses a normative legal method wit a statutory, conceptual, and comparative approach. Result of this study are the French Criminal Procedure Code Draf has not explicity regulated the time limit for suspect determination, while the French Criminal Procedure Code regulates the time for suspect determination, which a maximum of 2 (two) years. The implication of not regulating the time limit for suspect determination will violate the principle of due process of laaw and universal human rights and the occurrence of arbitrary law enforcement officers in enforcing criminal procedure law.
Co-Authors Bawaeda, Adi Freddy Jumadi , Joko