M. Zamroni
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DISPUTES SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS IN INDONESIA Syafii Syafii; M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v1i2.244

Abstract

Background of Studied In December 2003, Indonesia passed the final piece of legislation in its labour law reform program. One month later, this received presidential assent and was introduced as Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement. To allow for the necessary preparations for the transition, this law came into effect in January 2006. This Act repealed the 1957 regulation on Industrial Dispute Settlement and Law Number 12 of 1964 on Termination in Private Enterprises, whereby disputes between workers and employers were to first be reported to the Ministry of Manpower and Transmigration .Under the former system, an officer from the the Ministry of Manpower and Transmigration would mediate the matter or refer it to compulsory arbitration by a Local Labour Dispute Resolution Committee. Appeals were then sent to the Central Labour Dispute Resolution Committee in Jakarta. These Committees consisted of the Ministry of Manpower and Transmigration officials, and representatives from employers and the AllIndonesia Workers’ Union. The Committees operated through an informal process, but had the authority to make legally binding decisions. There were no time limitations on the settlement of disputes before the Committees and individual workers did not have legal standing to bring individual disputes to the Committees. The Indonesian Minister of Manpower could veto all decisions. Disputes are to be resolved by a range of methods, including: · Bipartite negotiation; · Mediation; · Arbitration; · Determination by a panel of judges of the Industrial Tribunal; and · Appeals to the Supreme Court. ACT No.2 of 2004 Page | 18 The Industrial Dispute Settlement Law in its present form may go a long way to assisting in the development of a fair and effective labour dispute settlement system in Indonesia. Methodology of normative juridical deduction, the judicial approach.
Tanggung Jawab Negara sebagai Pengendali Data Pribadi atas Serangan Ransomware Pusat Data Nasional Sementara: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Fajar Rachmad Dwi Miarsa; M. Zamroni; Muhammad Alief Nur
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr110

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewajiban negara sebagai pengendali data pribadi dalam penyelenggaraan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), serta bentuk tanggung jawab dan mekanisme pemulihan hak subjek data atas serangan ransomware PDNS 2 pada Juni 2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan dengan GDPR, didukung bahan hukum hingga Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi pengguna berkedudukan sebagai pengendali data pribadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dikualifikasikan sebagai pengendali bersama atau prosesor, dan penyedia infrastruktur sebagai prosesor, sehingga tanggung jawab akhir tetap berada pada negara sebagai pengendali. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan pengendali menjamin keamanan data, mencegah akses tidak sah, dan memberitahukan kegagalan pelindungan data dalam 3 x 24 jam. Rendahnya rekam cadang yang diakui pemerintah membuat dalih keadaan memaksa sulit diterima. Tanggung jawab negara dapat ditempuh melalui jalur administratif, perdata, dan tata usaha negara, tetapi terhambat oleh masa transisi, belum terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi, belum adanya peraturan tentang tata cara ganti rugi, dan kesulitan pembuktian. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kedudukan negara dalam pusat data bersama dan pemetaan jalur pertanggungjawabannya selama masa transisi. Implikasinya, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang independen dan standar rekam cadang wajib menjadi kebutuhan mendesak.