<![CDATA[AbstractConstitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 is the first decision to grant a formal review as well as the first formal review decision that uses a conditional unconstitutional model. Although the review of the Job Creation Law is in the form of a formal review that dissects issues in the law-making process, at the practical level, the decision still has serious material implications. This paper analyzes three main issues. First, what is the concept of formal testing of laws against the 1945 Constitution in the legislative theory approach. Second, what are the implications of conditional unconstitutional decisions in the formal examination of laws against the 1945 Constitution. Third, what are the future ideas that need to be considered by the Constitutional Court in the decision to formally review the law against the 1945 Constitution. The analysis of the problems in this paper uses normative legal research methods that focus on library research. The approach used in this paper is a conceptual approach that is analyzed qualitatively. The results of the study show that conditional decisions in formal testing need to be reflected upon to avoid the creation of legal uncertainty. The forms of decisions that can be considered in formal testing are first, the Constitutional Court can issue a decision that grants all of the applicant's requests in accordance with the existing formal testing theory. Second, the Constitutional Court can issue a conditional unconstitutional decision which in its ruling includes a period of correction and also emphasizes that the law remains in effect but the binding force / effectiveness of the law is suspended for the whole. Keywords: Constitutional Court: Formal Constitutional Review: Conditionally Unconstitutional AbstrakPutusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pertama yang mengabulkan pengujian formil sekaligus merupakan putusan pengujian formil pertama yang menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Meskipun pengujian UU Cipta Kerja ini ada dalam bentuk pengujian formil yang membedah persoalan pada proses pembentukan undang-undang, namun pada tataran praktik tetap saja putusan tersebut mempunyai implikasi materiil yang cukup serius. Adapun makalah ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 dalam pendekatan teori perundang-undangan. Kedua, bagaimana implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, bagaimana gagasan ke depan yang perlu dipertimbangkan MK dalam putusan uji formil undang-undang terhadap UUD 1945. Adapun analisis permasalahan dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan bersyarat dalam pengujian formil perlu direfleksikan kembali guna menghindari terciptanya ketidakpastian hukum. Adapun bentuk putusan yang bisa dipertimbangkan dalam pengujian formil adalah pertama, MK dapat mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon sesuai dengan teori pengujian formil yang ada. Kedua, MK dapat mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat yang pada amar putusannya menyertakan jangka waktu perbaikan dan juga menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku namun daya ikat/daya guna undang-undang itu ditangguhkan untuk keseluruhan. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi: Pengujian Formil Undang-Undang: Inkonstitusional Bersyarat.]]>
