Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi Indonesia
Kusuma, Olivia Agatha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Klasifikasi Substansi Hukum dari Regulasi Pekerja Rentan untuk Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Indonesia Kusuma, Olivia Agatha
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i3.1202

Abstract

Jaminan sosial merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan sosial yang terorganisir bagi seluruh masyarakat dari risiko-risiko sosial ekonomi. Di antara kelompok masyarakat yang paling membutuhkan jaminan sosial, salah satunya adalah pekerja rentan. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai jaminan sosial pekerja rentan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan diatur secara berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan disharmoni peraturan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya jaminan sosial pekerja rentan diatur dalam sistem hukum nasional agar menghindari friksi pada sistem itu. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan klasifikasi substansi hukum terhadap regulasi jaminan sosial pekerja rentan sebagai salah satu cara harmonisasi hukum. Terdapat beberapa hal mengenai jaminan sosial pekerja rentan yang perlu diatur dalam peraturan tingkat nasional, yang dapat dilakukan dengan cara menambahkan pengaturan pekerja rentan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun ada pula yang lebih tepat untuk diatur dengan peraturan tingkat daerah.
Co-Authors