Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
S.H., M.H, Jaidun,
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda S.H., M.H, Jaidun,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2015): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i2.139

Abstract

ABSTRACT The court is a space or a last fort for people to get justice but in this case a problem which seek the court is not easy and with little expense but rather the cost to be incurred for example using the services of professional lawyers prohibitively expensive while not all people can afford to pay. However, Indonesia as a legal state as mentioned in the Constitution of 1945 in Article 1 point (3) "Indonesia is a legal state" the state must guarantee equality of each citizen both before the law and protect all the rights to be treated before the law, and with the Legal aid society, especially in the city of Samarinda, in this case, it helps people, especially the underprivileged in right of defending their rights and being protected from discrimination apparatus or elements which are not responsible and the process of case investigation encountered can occur as supposed to be. Thus, the law agencies is indispensable for the people belonging to the poor economy.
“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGAUDIT KEUANGAN NEGARA PADA PDAM KOTA SAMARINDA”. S.H, Rustiana,; S.H., M.H, Jaidun,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.143

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga tinggi negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerja sumber dayanya, agar tetap eksis dalam memberikan amanah negara untuk mendukung kinerja pemerintah yang bersih dan berwibawa. BPK merupakan lembaga pengawas Eksternal yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukannya beragam, seperti pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK tidak boleh bertindak membuat peraturan yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan, yaitu kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, sehingga dalam hal melakukan audit BPK tidak boleh lepas dari control segala peraturan yang telah mengatur hal tersebut.
Co-Authors S.H, Rustiana,