Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah Sastyo Aji Darmawan
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v1i2.8

Abstract

Penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP telah melaksanakan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran pada paket konsolidasi tersebut yang terkesan prematur. Oleh karena itu akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam. Terlepas dari hal tersebut, Penulis meyakini bahwa laptop administrasi perkantoran adalah salah satu BMN/BMD yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor. Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran ditetapkan, maka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan laptop tersebut akan mengacu pada SBSK. Sehingga pendekatan SBSK memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahi.
Standar Etalase Event Organizer Pada Katalog Elektronik Sastyo Aji Darmawan
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v3i1.31

Abstract

Pada tahun 2023, jumlah produk tayang dan transaksi di katalog elektronik meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2022. Prestasi ini patut diapresiasi oleh banyak pihak yang turut mempercepat penyerapan anggaran belanja Pemerintah melalui agenda peningkatan jumlah produk tayang dan nilai belanja melalui katalog elektronik. Pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik diasumsikan memenuhi prinsip keterbukaan. Sementara itu perlu kajian lebih mendalam untuk memastikan prinsip efisien, transparan, bersaing, adil dan akuntabel juga telah diterapkan. Sebab, regulasi telah menyederhanakan prosedur penayangan produk di dalam katalog. Di tambah lagi, dengan dibuka seluas-luasnya keran pengelolaan katalog sektoral dan lokal, potensi penyelenggaraan katalog yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan seolah terakselerasi seperti yang terjadi pada etalase jasa Event Organizer (EO). Berdasarkan hasil penelusuran, etalase jasa EO saat ini belum memenuhi kriteria standar atau dapat distandarkan sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.