<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruhnya terhadap pengawasan keuangan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Mengingat PBB merupakan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah, memahami peran dan pengaruhnya terhadap administrasi keuangan sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus, yang memfasilitasi wawasan mendalam dari berbagai sudut pandang. Informasi dikumpulkan melalui wawancara terperinci dengan personel dan staf kunci di BPPKAD Kota Probolinggo, pengamatan langsung terhadap kegiatan manajemen PBB, dan analisis dokumen termasuk peraturan, laporan keuangan, dan informasi terkait. Analisis data dilakukan secara tematis, yang bertujuan untuk mengungkap tren, topik, dan signifikansi yang muncul dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB memiliki potensi untuk berkontribusi, data menunjukkan bahwa kontribusinya tidak konsisten dan perlu adanya evaluasi serta perbaikan dalam sistem pemungutan PBB untuk memastikan kontribusi yang lebih stabil dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Tantangan dalam pengelolaan PBB meliputi tingkat kesadaran wajib pajak yang perlu ditingkatkan, sistem administrasi yang perlu dioptimalkan, kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, dan pemutakhiran data yang kurang rutin. Implikasi dari kontribusi PBB terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat luas, termasuk peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk program prioritas. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi diajukan untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi wajib pajak, optimalisasi sistem administrasi dengan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar instansi terkait, dan peningkatan kegiatan pemutakhiran data Objek Pajak dan Wajib Pajak secara berkala. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan memperbaiki pengelolaan keuangan melalui optimalisasi PBB.]]>
