p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ngaliman ILJS
Nizam Ubaidillah
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Nizam Ubaidillah; Nurul Syalafiyah
Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v10i1.1451

Abstract

The dissolution of the mass organization Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the Indonesian government in 2017 has generated significant discourse concerning its legal foundations and implications from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Jurisprudence). This decision was enacted through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2017, which amended Law Number 17 of 2013 on Community Organizations. The government justified this action by asserting that HTI's activities were incompatible with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, and posed a potential threat to the unity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). From the lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah, this measure can be interpreted as an initiative to safeguard public welfare (maslahah) and prevent harm (dar’u al-mafasid), aligning with Islamic political principles that emphasize the importance of national stability and security. Nevertheless, the dissolution has also ignited debates surrounding the protection of fundamental rights, particularly freedom of association and expression, within the framework of a democratic state governed by the rule of law. This tension highlights the complex interplay between state authority, constitutional principles, and the protection of civil liberties in a pluralistic society.
Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja Agus Tohawi; Nizam Ubaidillah
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Ngaliman, Agustus 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v1i2.1339

Abstract

Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan mereka, pendidikan hukum dapat membentuk kesadaran hukum yang tinggi di kalangan generasi muda. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan dari orang tua, rendahnya pelatihan untuk pendidik, serta pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan media sosial dapat menghambat efektivitas pendidikan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan hukum. Melalui program-program edukatif yang interaktif dan relevan, remaja dapat dibekali dengan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Myaskur; Asmaul Husna; Nizam Ubaidillah
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1344

Abstract

Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas upaya sosialisasi melalui diskusi interaktif dan kuis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan pengelolaan sampah. Kuis yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat digunakan untuk menilai retensi pengetahuan setelah kegiatan sosialisasi. Selain itu, diskusi interaktif memberikan platform bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan wawasan terkait praktik pengelolaan sampah. Temuan menunjukkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta tentang peraturan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam inisiatif pendidikan di masa mendatang. Dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, evaluasi ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memperbaiki penyampaian pendidikan pengelolaan sampah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan daerah.