Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI   Hanizar Meda Simbolon; Nur Hakima Akhirani Nasution
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 5 (2024): HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the United Nation of Republic of Indonesia the highest authorization holder is center government, but geographics of Republic of Indonesia is very large and divided into islands and archipelegoes and large and small regions so in running authorization, center government obliges to give part of its authority to regions, in order to manage each region. It is called decentralization or Region Authonomy. The principle of Republic of Indonesia can not be separated with principle of Region Authonomy, it includes in section I verse I Undang Undang Dasar 1945 and its and section 18 amandement, therefore Region Authonomy is subsystem of Republic of Indonesia Authorization system. If it looked from Organization of Region Authonomy in Indonesia has organized since Freedom of Indonesia, and it happened before Indonesia Freedom, Holland and Japan have done Region Authonomy version Colonial, so it is impossible if Region Authonomy in Indonesia must be maintained and develops up to now
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Era Digital Mhd Ali Bismar Nasution; Faiza Marhana Harahap; Husniah Nasution; Nur Hakima Akhirani Nasution
JURNAL TIPS Vol 4, No 1 (2026)
Publisher : UIN SU Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola belajar, interaksi sosial, serta pembentukan kepribadian generasi muda. Di satu sisi, transformasi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan, seperti degradasi moral, rendahnya etika bermedia, dan berkurangnya semangat kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, serta penggunaan teknologi secara bijaksana mampu membentuk karakter peserta didik yang religius, disiplin, bertanggung jawab, toleran, dan nasionalis. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi yang berintegritas, adaptif, dan kompetitif di tengah perkembangan era digital.
Pergeseran dan Pemertahanan Ragam Bahasa Indonesia di Era Digital Nur Hakima Akhirani Nasution; Ahmad Ardian Siregar; Rio Saputra
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Maret 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i2.8290

Abstract

Era digital telah menciptakan lanskap komunikasi baru yang berdampak signifikan terhadap ragam bahasa Indonesia. Dinamika ini menimbulkan ketegangan antara pergeseran bahasa dan upaya pemertahanannya. Artikel ini menganalisis bentuk-bentuk pergeseran ragam bahasa di ruang digital serta mengidentifikasi faktor pemertahanan ragam baku. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten terhadap interaksi berbahasa di platform media sosial dan forum online selama enam bulan. Hasilnya menunjukkan pergeseran signifikan berupa pelonggaran kaidah tata bahasa, ejaan, dan pilihan kosakata baku. Ragam nonformal dan bahasa gaul mendominasi karena faktor kecepatan, gaya personal, dan algoritma media sosial. Namun, pemertahanan ragam baku tetap kuat dalam komunikasi resmi daring, seperti website institusi, e-learning, dan artikel berita online. Ini menunjukkan bahwa konteks dan kesadaran berbahasa adalah kunci pemertahanan. Disimpulkan bahwa era digital menciptakan dualisme: memicu pergeseran ragam di ranah personal sekaligus memperkuat fungsi ragam baku di ranah formal. Pemertahanan bahasa Indonesia bergantung pada penanaman kesadaran untuk menggunakan ragam yang tepat sesuai konteksnya, bukan pada penolakan terhadap perubahan
Eksplorasi Hubungan Antara Intonasi Vokal dan Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa dalam Diskusi Kelompok Daring Siti Aisah Siregar; Masria Masria; Ria Ardini Sihombing; Nur Hakima Akhirani Nasution
Komprehensif Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara intonasi vokal dan tingkat kepercayaan diri mahasiswa selama diskusi kelompok daring. Dengan latar belakang pergeseran signifikan ke pembelajaran daring, faktor-faktor komunikatif non‑verbal seperti intonasi menjadi semakin penting dalam membangun kepercayaan diri peserta. Studi kuantitatif‐kualitatif ini melibatkan 214 mahasiswa program Sarjana di tiga universitas terkemuka di Indonesia. Data intonasi diukur menggunakan analisis prosodi otomatis (Praat) yang menghasilkan nilai pitch‑range, mean‑pitch, serta variasi energi suara. Tingkat kepercayaan diri diukur dengan Skala Kepercayaan Diri dalam Diskusi (Self‑Confidence in Discussion Scale, SCDS) yang telah divalidasi. Analisis regresi hierarkis menunjukkan bahwa pitch‑range (β = 0.31, p < .001) dan variasi energi (β = 0.24, p = .004) secara positif memprediksi skor kepercayaan diri, bahkan setelah mengontrol variabel demografis dan kecerdasan emosional. Temuan kualitatif mendukung hasil kuantitatif; mahasiswa yang menggunakan intonasi lebih variatif melaporkan persepsi diri yang lebih kuat dan lebih aktif berpartisipasi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur psikologi pendidikan dengan memperkenalkan variabel prosodik sebagai indikator psikologis dalam konteks daring, serta memberikan implikasi praktis bagi desain intervensi pelatihan komunikasi vokal untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan diri mahasiswa.
Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Iklima Yanti Hasibuan; Khoirun Nisa Pasaribu; Reni Sartika Hasibuan; Nur Hakima Akhirani Nasution
Komprehensif Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik keluarga berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta literatur yang relevan mengenai Pancasila, hukum keluarga Islam, dan resolusi konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Nilai ketuhanan mendorong keluarga untuk menjadikan ajaran agama sebagai pedoman penyelesaian masalah, nilai kemanusiaan menekankan sikap saling menghormati, nilai persatuan memperkuat keutuhan rumah tangga, nilai musyawarah menjadi dasar penyelesaian konflik secara damai, dan nilai keadilan sosial menuntut perlakuan yang adil bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila mampu menjadi landasan etika dalam membangun keluarga yang harmonis dan sakinah.
Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Secara Bertanggung Jawab Mhd. Ahwadi Hasibuan; Nur Hakima Akhirani Nasution; Laila Sofi Ramadani Nst; Ulfa Mayanti Hasibuan
Mesada: Journal of Innovative Research Vol. 3 No. 2 (2026): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/n5fjfq11

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, perkembangan media digital yang sangat pesat telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik kebebasan berpendapat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kemudahan menyampaikan gagasan melalui media sosial sering kali membuat mahasiswa menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan batasan hukum, norma etika, dan konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa dalam menjaga kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, baik di ruang akademik maupun ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kesadaran hukum, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan perilaku mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memahami kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dan bentuk partisipasi demokratis. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap batasan hukum dan konsekuensi hukum masih tergolong terbatas. Kondisi ini terlihat dari rendahnya kesadaran terhadap risiko penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pernyataan yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi rendahnya literasi hukum, pengaruh media digital, serta lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendorong budaya berpendapat secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum dan literasi digital diperlukan agar mahasiswa mampu menyampaikan pendapat secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.
Pancasila Sebagai Fondasi Etika Dalam Kehidupan Digital Meli Pasaribu; Fitri Ramadhani Damanik; Muhammad Bakri Amiruddin Siregar; Nur Hakima Akhirani Nasution
Komprehensif Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Pancasila sebagai fondasi etika dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi, interaksi sosial, dan penyebaran informasi. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan etika, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perundungan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dalam membangun perilaku digital yang bertanggung jawab, santun, dan berkeadaban. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menyikapi Perubahan Sosial di Era Digital Marito Pulungan; Bunga Elsa Safitri; Mhd Jaya Harun Paredly Daulay; Nur Hakima Akhirani Nasution
Khidmat Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65311/j.khidmat.v4i1.1908

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola komunikasi, interaksi sosial, hingga pembentukan budaya baru di ruang virtual. Perubahan tersebut menghadirkan berbagai peluang, namun juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, cyberbullying, intoleransi, dan lunturnya etika sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dan ideologis dalam menyikapi dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis berbagai buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, toleran, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, literasi digital, dan pembiasaan sosial menjadi langkah penting untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi.
Peranan Mediasi Informal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sungai Jior menurut Kompilasi Hukum Islam Erwin Hamonangan Pane; Hadisah Mardiah Nasution; Nur Hakima Akhirani Nasution
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.906

Abstract

This study aims to examine the implementation of informal mediation in resolving land disputes among heirs in Sungai Jior Village, the role of informal mediation from the perspective of the Compilation of Islamic Law, and the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, traditional figures, the village head, and parties involved in informal dispute resolution. The findings reveal that informal mediation in Sungai Jior Village is conducted in a familial manner, involving religious and traditional leaders as mediators. Agreements are reached orally and are considered morally and traditionally binding. This mediation plays an essential role in preventing prolonged conflicts, restoring family relationships, and achieving a fair inheritance distribution in accordance with Islamic principles as stipulated in the Compilation of Islamic Law. Supporting factors include trust in community leaders, a strong culture of deliberation, and process efficiency, while inhibiting factors involve emotional unpreparedness of disputing parties and the absence of clear inheritance documents