<![CDATA[Digitalization of electoral administration offers opportunities to improve the transparency and traceability of election results, but its effectiveness remains dependent on process integrity and institutional capacity. This study aims to analyze the role of the Recapitulation Information System (Sirekap) in administering the results of the 2025 re-voting in the Serang Regency local election and its relationship with procedural quality and democratic legitimacy. The study employs a qualitative approach using an explanatory case study design. Data were collected through an analysis of the Constitutional Court's decision and its summary, official documents from the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and relevant news reports. Data analysis was conducted in NVivo using thematic coding, Crosstab Query, and thematic similarity visualizations across four main categories: Electoral Governance, Digital Electoral Governance, Procedural Quality, and Legitimacy. The findings indicate that Electoral Governance and Procedural Quality are relatively dominant coding categories. The KPU is more prominently associated with rule application, whereas the Constitutional Court is more strongly associated with rule adjudication, procedural fairness, and administrative neutrality. Sirekap was used to support the documentation, transmission, and publication of re-voting results. However, technology does not automatically guarantee data accuracy or enhance public trust. This study concludes that digitalization contributes to democratic legitimacy indirectly through procedural quality, verification, oversight, and institutional accountability.Digitalisasi administrasi pemilu menghadirkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan hasil pemilihan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada integritas proses dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam administrasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang tahun 2025 serta keterkaitannya dengan kualitas prosedural dan legitimasi demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatori. Data diperoleh melalui analisis dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, ikhtisar putusan, dokumentasi resmi KPU dan Bawaslu, serta pemberitaan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan NVivo melalui thematic coding, Crosstab Query, serta visualisasi kemiripan tema berdasarkan empat kategori utama, yaitu Electoral Governance, Digital Electoral Governance, Procedural Quality, dan Legitimacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Electoral Governance dan Procedural Quality merupakan kategori yang relatif dominan. KPU lebih menonjol dalam penerapan aturan (rule-application), sedangkan Mahkamah Konstitusi menonjol dalam penyelesaian sengketa (rule-adjudication), keadilan prosedural, dan netralitas administratif. Sirekap digunakan untuk mendukung dokumentasi, transmisi, dan publikasi hasil PSU. Namun, teknologi tidak secara otomatis menjamin akurasi data maupun meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi digitalisasi terhadap legitimasi demokratis berlangsung secara tidak langsung melalui kualitas prosedural, verifikasi, pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan.]]>
