Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Community Service (Abdisci)
Agus Setiawan
Universitas Swadaya Gunung Jati
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JURIDICAL ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTS OF FORGERY OF FIDUCIARY GUARANTEES ARTICLE 35 AS REGULATED IN LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEES Moh. Sigit Gunawan; Akmal Syaefulloh; Faisal Hambali; Octavia Sastra Agung; Agus Setiawan; Sylvia Rubyeta
Jurnal Abdisci Vol 2 No 9 (2025): Vol 2 No 9 Tahun 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v2i9.694

Abstract

Abstract: Background: Fiduciary law was created to provide legal certainty and ease of access to credit in this regard, so the researcher is interested in juridically examining decisions related to the criminal acts of unlawful acts regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Aim: The primary focus of the research is to evaluate the judge's legal considerations in applying criminal provisions to the defendant, paying attention to the elements of criminal acts contained in the law. Methods: The research method used is normative legal research with a case analysis approach. The data includes court decisions, laws and regulations, and related legal literature. Results: The study's results show that judges vary in their application of the law in fiduciary guarantee cases. Conclusions: This analysis also highlights the implications of the ruling on legal certainty in fiduciary guarantee practice. Implication: This research is expected to contribute to developing legal understanding of fiduciary guarantees and judicial practices in Indonesia.
Tanggung Jawab Pengembang Perumahan dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Daerah Agus Setiawan; Agus Dimyati
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2847

Abstract

Pengembang wajib menyediakan dan memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman sudah dibangunnya. Namun, masih ada saja oknum Pengembang yang belum atau bahkan mangkir dari penyerahan fasilitas umum dan sosial perumahan mereka kepada Pemerintah setempat. Pemerintah membuat berbagai peraturan mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial demi menjaga pelaksanaan pengadaan, penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) berjalan dengan tertib serta mencegah terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadaan, penyerahan dan pengelolaan PSU. Masih banyak ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak diserahkannya fasilitas umum serta fasilitas sosial oleh pihak Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini digunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang mana materi-materinya didapat dari peraturan perundangan, buku serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab Pengembang terhadap penyerahan fasilitas-fasilitas umum dan sosial di perumahannya ialah suatu kewajiban karena penyerahan tersebut bila tidak dilaksanakan dengan baik akan merugikan banyak pihak. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial terdapat pada pasal 150 dan pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan permukiman.
Co-Authors Agus Dimyati Akmal Syaefulloh Faisal Hambali Moh. Sigit Gunawan Octavia Sastra Agung Sylvia Rubyeta