<![CDATA[Penelitian ini membahas isu etis dan akuntabilitas dalam kontrak publik melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP), yang banyak diadopsi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik. PPP menawarkan solusi inovatif terhadap keterbatasan sumber daya pemerintah, namun menimbulkan tantangan berupa konflik kepentingan, korupsi, dan ketidakseimbangan pembagian risiko. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi PPP terkait etika, transparansi, dan akuntabilitas, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola kerja sama. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggabungkan analisis literatur dan wawancara dengan para ahli di bidang pengadaan publik dan PPP. Temuan utama menunjukkan bahwa perbedaan orientasi sektor publik dan swasta sering memicu konflik kepentingan, sementara transparansi yang minim dalam pengadaan kontrak membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Risiko proyek juga cenderung lebih besar ditanggung oleh sektor publik dibandingkan sektor swasta yang menikmati keuntungan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan pengintegrasian etika dalam seluruh tahap PPP, peningkatan transparansi melalui akses informasi publik, pengawasan independen, dan regulasi yang seimbang antara tujuan sosial dan keuntungan ekonomi. Kajian ini menekankan pentingnya etika, transparansi, dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas PPP, terutama di negara berkembang.]]>
