<![CDATA[Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi, maka dalam penelitian ini penulis ingin memahami peran dan fungsinya agar berjalan sesuai dengan peraturan, khususnya pelaksanaan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dikelola oleh PPID. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek. Penelitian dilakukan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) . Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue merupakan koordinator Informasi dibawah tanggung jawab Kepala Dinasnya yang juga merupakan PPID Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID Pembantu. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik secara langsung atau tatap muka dan juga secara online untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Cara ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat Simeulue untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kendala yang dihadapi PPID adalah masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyediakan infromasi yang sesuai dengan prinsip PPID yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang pengetahuan terhadap pengelolaan informasi secara online belum optimal sehingga belum bekerja dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan.]]>
