Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Mardian Putra Frans
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Matthew Sharif; Edgard Naba Rivalio; Mardian Putra Frans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2242

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terkait penyalahguna narkotika golongan 1 jenis metamfetamin. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi akibat ketiadaan barang bukti fisik narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kaidah hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa Narkotika yang selama ditafsir bahwa Narkotika harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkotika sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Penelitian ini menyarankan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika seharusnya tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang relevan untuk memastikan adanya unsur narkotika sebagaimana dalam rumusan pasal.
Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Medis dalam Praktik Surrogate Mother di Indonesia, India dan Amerika Arthur Octivano Ruswandi; Mardian Putra Frans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3120

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas terkait adanya kekosongan hukum tentang  Surrrogate Mother atau ibu pengganti. Istilah bagi wanita yang menyewakan rahimnya untuk ditanami benih yang asalnya dari pasangan yang ingin menggunakan jasa sewa rahim dan kemudian memberikan kembali anak tersebut kepada pasangan ini setelah anak tersebut dilahirkan. Hukum indonesia belum mengatur hal ini namun berpotensi dapat terjadinya di Indonesia, terhadap kondisi ini, menjadi persoalan sehingga perlu di lakukan perbandingan   Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam hukum di Indonesia tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada pasal yang secara jelas menentang ataupun melarang penerapan praktik ini. Penelitian ini ingin membahas mengenai perbandingan Hukum penerapan praktik Surrogate Mother oleh negara yang telah melegalkan praktik ini seperti India dan Amerika, dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya yang nantinya dapat dijadikan gambaran bagi Indonesia dalam perkembangannya memerlukan penerapan praktik ini.
Co-Authors Arthur Octivano Ruswandi Edgard Naba Rivalio Matthew Sharif