Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan Kepentingan Luar Negeri Indonesia Melalui Mekanisme ASEAN Outlook on The Indo-Pacific dengan Filipina Scheline Monique Tuhumury; Novriest Umbu Walangara Nau; Triesanto Romulo Simanjuntak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3369

Abstract

Konflik kemaritiman antara Indonesia dan Filipina terkait praktik illegal fishing dan tantangan keamanan lainnya di kawasan perairan Asia Tenggara, khususnya setelah diperkenalkannya ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP). Studi ini menyoroti bagaimana teori liberalisme dan konsep kepentingan nasional berperan dalam analisis strategi yang diambil kedua negara untuk menangani masalah ini melalui kerja sama multilateral. Pendekatan liberalisme diterapkan melalui kerangka kerja AOIP, yang mendorong dialog, diplomasi, serta penguatan keamanan maritim yang inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama melalui AOIP dan peningkatan patroli bersama dapat memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan. Implementasi AOIP juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam memelihara hubungan damai dan stabilitas regional, meskipun tantangan tetap ada dalam upaya pengawasan yang efektif dan terbatasnya sumber daya. Melalui pendekatan ini, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya kerja sama multilateral dan diplomasi dalam menangani konflik kemaritiman di kawasan Indo-Pasifik.
Strategi Kerja Sama Go-It-Alone dan Reform-Status-Quo BRICS: Pengaruh terhadap Hubungan Ethiopia–BRICS Angela Anggraeni Frankly Hailitik; Triesanto Romulo Simanjuntak; Novriest Umbu Walangara Nau
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1224

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Strategi Kerjasama BRICS yakni Go-It-Alone dan Reform-Status-Quo. Yang dimana strategi ini secara langsung dan tidak langsung telah menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi hubungan kerjasama Ethiopia sebagai negara berkembang yang mencari alternatif baru dalam dunia perekonomian, dengan BRICS yang mempunyai tujuan memandirikan ekonominya dengan mulai melepas ketergantungan terhadap kekuatan barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data-data primer serta sekunder sebagai sumber datanya. Teori yang digunakan oleh Penulis adalah Teori Liberalisme, yang berdasarkan pada pemikiran-pemikiran Immanuel Kant yakni dalam mencapai sebuah perdamaian perlu adanya Kerjasama, serta peran aktor selain negara. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Ethiopia dan BRICS membawa keuntungan, karena seturut dengan pemikiran Kant, Ethiopia dan BRICS sama-sama melihat keuntungan dan dampak positif dari terjalinnya kerjasama ini.
Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perlindungan Wilayah Perairan Natuna dan Klaim Pemerintah China Tahun 2019-2024 Jedidiah Nehemia Marsono; Novriest Umbu Walangara Nau; Roberto Octavianus Cornelis Seba
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1310

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang banyak, hingga Indonesia mendapatkan sebutan sebagai negara maritim, yang memiliki wilayah teritorial perairan yang sangat luas. Wilayah teritorial Indonesia meliputi laut teritorial, batas landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Terdapat wilayah perairan Indonesia yang berada dekat dengan Laut China Selatan dan masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu perairan Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna, yang disebut 'Sembilan Garis Putus-putus' atau “Nine-Dash Line”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Perairan Natuna. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menganalisis peran dan strategi Indonesia dalam merespons konflik yang terjadi akibat klaim China terhadap wilayah perairan Natuna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan strategi diplomasi, pertahanan dan keamanan dalam menjaga dan menyelesaikan konflik terkait perairan Natuna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dapat digunakan dari dua strategi yang dipakai untuk menyelesaikan konflik adalah dengan memperketat pertahanan dan keamanan di perairan Natuna.  
Efektivitas ASEAN dalam Implementasi Five-Point Consensus pada Konflik Myanmar–Rohingya Hartini Runga; Roberto O.C. Seba; Novriest Umbu Walangara Nau
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1345

Abstract

Konflik Myanmar–Rohingya telah menjadi isu krisis kemanusiaan regional yang menantang kredibilitas ASEAN sebagai organisasi kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Five Point Consensus yang disepakati ASEAN pada April 2021 sebagai respon terhadap situasi Myanmar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Five Point Consensus masih jauh dari harapan. Hambatan utama terletak pada prinsip non-intervensi ASEAN, lemahnya komitmen junta militer Myanmar, serta dinamika kepentingan negara anggota yang terbagi antara pendekatan keras dan lunak. Meskipun terdapat dukungan dari beberapa negara anggota, seperti Indonesia dan Malaysia, implementasi kebijakan tidak menghasilkan perubahan signifikan di lapangan, khususnya terkait penghentian kekerasan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, efektivitas ASEAN masih terbatas pada peran simbolis dan diplomatik tanpa mekanisme penegakan yang mengikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi prinsip dasar ASEAN agar mampu merespons krisis kemanusiaan secara lebih tegas dan efektif.