Rosnidar Sembiring
Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Agustin Adisaputra Simamora; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3792

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif yang menganalisis eksistensi masyarakat adat, eksistensi hak ulayat, serta peran pemerintah daerah dalam perlindungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin raja huta, begitu pula dengan hak ulayat mereka yang memenuhi kriteria Permen ATR/BPN No. 18/2019, serta telah mendapat pengakuan dan perlindungan melalui Perda No. 04/2021 dan SK Bupati No. 457/2023, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi untuk optimalisasi perlindungan hak ulayat tersebut.
Analisis Yuridis Ketidaksesuaian dalam Peniliaian Aset pada Akad Musyarakah Mutanqisah Pembiayaan Serba Guna di PT Bank X Tri Rahmat; Rosnidar Sembiring; Utary Maharani Barus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4218

Abstract

PT Bank X menerapkan akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan serba guna berbasis syariah. Meski portofolio pembiayaan meningkat, terdapat ketidaksesuaian dalam verifikasi aset nasabah yang hanya didasarkan pada dokumen fotokopi tanpa pengecekan langsung, melanggar prinsip syariah dan berpotensi membuka celah penipuan. Praktik ini tidak memenuhi asas kejujuran, melanggar prinsip kehati-hatian, dan dapat memicu risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian dilakukan untuk menganalisis yuridis ketidaksesuaian ini sesuai aturan syariah dan hukum yang berlaku. Hasil penelitia ini menemukan bahwa implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan serba guna di PT Bank X tidak sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN No. 73/2008 dan No. 89/2013. Bank tidak melakukan penilaian dan verifikasi langsung atas aset, hanya mengandalkan dokumen fotokopi dan foto, sehingga aset tidak jelas atau nyata saat akad, yang dapat menyebabkan akad batal menurut hukum syariah. Secara legal, akad di bawah tangan diperbolehkan berdasarkan UU Perbankan Syariah dan POJK No. 31/2014, tetapi memiliki kelemahan pembuktian jika terjadi sengketa. Ketidakjelasan aset sebagai rukun utama akad menimbulkan risiko keabsahan, sebab akad tanpa objek yang jelas melanggar prinsip syariah.