Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Ery Agus Priyono
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Badan Usaha Milik Desa Mega Restu Nuretika; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4104

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya,. Sejalan dengan hal tersebut desa dapat membentuk suatu badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini adalah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi perubahan mengenai ketentuan BUMDES, dimana pada awalnya BUMDES merupakan badan usaha berubah menjadi badan hukum. BUMDES memiliki kewenangan untuk membentuk unit usaha berbadan hukum. Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan perekonomian dimungkinkan BUMDES dapat mengalami kepailitan jika tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi belum terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara rinci mengenai tata cara permohonan pernyataan pailit dan akibat hukum putusan pailit BUMDES.
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Tanpa Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Perdata Dyva Santya Apriandra; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4708

Abstract

Perjanjian jual beli tanah merupakan tindakan hukum guna mengalihkan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Praktiknya, tidak jarang transaksi ini dilakukan tanpa melibatkan akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga menimbulkan permasalahan terkait keabsahannya dalam hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tanah tanpa akta notaris berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Perspektif hukum agraria, perjanjian jual beli tanah wajib dibuat dalam bentuk akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Meskipun perjanjian tanpa akta notaris tetap memiliki kekuatan hukum dalam ranah perdata, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk proses perubahan nama sertifikat tanah. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dalam perjanjian jual beli tanah sangat penting untuk mencegah potensi sengketa di masa mendatang.
Co-Authors Dyva Santya Apriandra Mega Restu Nuretika