Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Di Indonesia Denny Indriawan; Setya Wahyudi; Sri Wahyu Handayani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4322

Abstract

Masih banyak ODGJ yang masih menghadapi kendala signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kendala ini meliputi stigma sosial, kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan tenaga medis mengenai cara menangani pasien dengan gangguan jiwa. Selain itu, masalah administratif dan birokrasi dalam sistem kesehatan juga sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia dan Bagaimana proses penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak mampu membuat keputusan mereka sendiri dalam pelayanan kesehatan.   Metode penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia diatur dalam peraturan  perundangan  di  bidang  kesehatan  yang  telah disusun  oleh  pemerintah  mulai  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa. Penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus ODGJ yang tidak mampu membuat keputusan sendiri memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, dengan melibatkan penilaian medis yang cermat, perlindungan hak-hak pasien, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip etika medis dan hukum.
Reformulasi Penegakan Hukum Destructive Fishing terhadap Nelayan Kecil Berbasis Keadilan Restoratif di Halmahera Selatan Satriyo Ekoris Sampurno; Sri Wahyu Handayani
Begawan Abioso Vol. 17 No. 1 (2026): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i1.1352

Abstract

Praktik destructive fishing masih sering terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama oleh nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom ikan rakitan, pukat, cantrang, dan muro ami akibat keterbatasan sarana penangkapan ikan. Penggunaan alat tangkap tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas melarang penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan cara lain yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Namun, secara empiris nelayan kecil masih bergantung pada aktivitas penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga penegakan hukum yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan merumuskan model penegakan hukum terhadap praktik destructive fishing berbasis hukum progresif dan keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan lingkungan, penerapan sanksi kerja sosial sesuai KUHP baru, serta penguatan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan keadilan, perlindungan lingkungan laut, dan kesejahteraan nelayan kecil.
ANALISIS AMBANG KESENGAJAAN BERSYARAT NOTARIS ATAS AKTA PELEPASAN HAK YANG TIDAK CLEAR AND CLEAN: UJI PEMBEDA DOLUS EVENTUALIS, BEWUSTE SCHULD, DAN WILLFUL BLINDNESS PADA PERKARA KORUPSI PT CILACAP SEGARA ARTHA Supriyanto; Sri Wahyu Handayani
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 8 No 3 (2026): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v8i3.2128

Abstract

Penjualan hak atas lahan seluas 716 hektar oleh PT Cilacap Segara Arta menunjukkan bahwa akta notaris dapat menjadi dasar pembenaran pencairan dana partisipasi modal daerah untuk lahan yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai. Studi yuridis normatif ini (pendekatan yuridis, konseptual, dan kasus) mengklasifikasikan fakta sebagai terbukti, diduga, atau diklaim, serta mengkaji indikator kelalaian berat dalam akta notaris dan kapan hal tersebut menjadi dolus eventualis yang memenuhi unsur niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang. Pertama, hanya indikator yang didasarkan pada norma wajib atau standar profesional yang memenuhi uji tingkat pertama; penilaian independen dan konfirmasi dari BPN merupakan praktik terbaik. Kedua, ketidakcukupan unsur kelalaian berat tidak berlaku sama untuk tindak pidana pencucian uang (“mengetahui atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai”). Ketiga, uji tiga bagian (kesadaran akan kemungkinan konkret, perilaku yang menunjukkan penerimaan, indikator penentang) membedakan dolus eventualis dari kelalaian yang disadari; sikap menutup mata secara sengaja merupakan indikator pembuktian, ditambah aturan penanda waktu per perbuatan. Keempat, ambang batas tersebut tidak terpenuhi untuk kedua peran notaris tersebut. Model heuristik ini menetapkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban individu.