Emi Br Sembiring
Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Digital Governance Of Asset Management, A Study Of The Planning Bureau At The Indonesian Attorney General’s Office Emi Br Sembiring; Rachma Fitriati
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v6i4.8152

Abstract

The digital transformation of State-Owned Assets (BMN) management has emerged as a strategic imperative for government institutions to address demands for accountability, transparency, and bureaucratic efficiency. This study analyzes the implementation of the State Asset Management Information System (SIMAN) in the Planning Bureau of the Indonesian Attorney General’s Office (Kejaksaan Agung RI), serving as a case study to evaluate the effectiveness of digital governance in asset management under Minister of Finance Regulation (PMK) No. 118/2023. Employing a descriptive qualitative approach, the research focuses on three pillars of digital governance strategy, policy, and digital standards as a theoretical framework to identify gaps between system design and implementation realities. Findings reveal that while SIMAN is designed as a centralized platform for real-time asset data consolidation, its integration at the Attorney General’s Office faces multidimensional challenges. First, the diversity of BMN (movable/immovable) and their wide geographic distribution complicate data harmonization, particularly in remote regions with limited digital infrastructure. Second, non-technical factors such as employee resistance to systemic changes, reliance on manual procedures (e.g., wet signatures), and insufficiently adaptive work culture emerge as critical barriers. These findings align with the 2023 Supreme Audit Agency (BPK) report, which confirms that 68% of SIMAN implementation obstacles in government institutions are non-technical. The study underscores the necessity of a holistic approach to digital governance, where technological aspects must be balanced with organizational alignment, human resource competency development, and business process transformation. Policy recommendations include enhancing employee capacity through case-based training, revising standard operating procedures (SOPs) to integrate digital-physical hybrid systems, and optimizing supportive infrastructure in underserved regions. Theoretically, this research enriches academic discourse on public sector digitalization by emphasizing the balance between technological innovation and socio-cultural adaptation within Indonesia’s bureaucratic context.
Tata Kelola Digital Manajemen Aset, Studi Pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Emi Br Sembiring; Rachma Fitriati
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v6i4.8535

Abstract

Transformasi digital dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi imperatif strategis bagi instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola digital manajemen aset berbasis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2023. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada tiga pilar tata kelola digital strategi, kebijakan, dan standar digital sebagai kerangka teoretis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain sistem dan realitas implementasi. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun SIMAN dirancang sebagai platform terpusat untuk mengonsolidasi data aset secara real-time, integrasinya di Kejaksaan Agung menghadapi tantangan multidimensi. Pertama, keragaman BMN (bergerak atau tidak bergerak) dan distribusi geografis yang luas mempersulit harmonisasi data, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur digital terbatas. Kedua, faktor non-teknis seperti resi tensi pegawai terhadap perubahan sistem, ketergantungan pada prosedur manual, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif menjadi penghambat utama. Temuan ini sejalan dengan laporan BPK (2023) yang mengonfirmasi bahwa 68% kendala implementasi SIMAN di instansi pemerintah bersifat non-teknis. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam tata kelola digital, di mana aspek teknologi harus diimbangi dengan penyelarasan struktur organisasi, peningkatan kompetensi SDM, dan transformasi proses bisnis. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berbasis kasus, revisi SOP yang mengakomodir hybrid system (digital maupun fisik), serta optimasi infrastruktur pendukung di daerah tertinggal. Implikasi teoretis penelitian memperkaya diskusi akademis tentang digitalisasi sektor publik dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan adaptasi sosio-kultural dalam konteks birokrasi Indonesia.