<![CDATA[Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan keselarasan antara masyarakat, mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melayani tanpa adanya diskriminasi, memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dimana merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, selalu adanya keterbukaan agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Sebab bila semuanya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan, maka kinerja pemerintah patut untuk dipertahankan. Peraturan dibuat untuk diterapkan kepada masyarakat, sebagai pihak yang dilayani sekaligus masyarakat dapat menilai sejauh mana ketaatan para pelaksana dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku.Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Sifat Penelitian, deskriptif analis yaitu secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan, maka diperoleh hasil sebagai berikut Optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kemudahan fasilitas publik yang didapat dari adanya fungsi KTP-el berbasis chip yang dapat terbaca pada e-reader sangat beragam,misal seperti penggunaan KTP-el sebagai kartu suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara online atau e-voting, Perbankan sebagai alat transfer uang dan menjamin tidak adanya rekening ganda, Masyarakat sebagai identitas tunggal yang mempermudah pemilik tanpa perlu fotokopi identitas langsung dapat didata secara otomatis dengan e-reader, Sosial hal ini dapat berlaku diantaranya terkait pendaftaran dan peminjaman buku pada perpustakaan dan pelayanan sebelum memasuki stasiun kereta api tanpa perlu mengantri untuk didata manual, kemudian untuk Polri sebagai alat mempermudah mengungkap identitas pelaku kriminalitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alat meminimalisir pekerja illegal. Fungsi KTP-el tanpae-reader pada bidang Kesehatan sebagai syarat pengurusan Asuransi Kesehatan (Askes), dan pengurusan syarat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan KTP-el sebagai syarat utama dalam mendaftar BPJS. Kata Pengantar : E-KTP, Fungsi Kependudukan, Administrasi Kependudukan]]>
