Nina Karlina
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN SUBSIDI LPG 3 KG DI JAWA BARAT: DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN, RISIKO EKOLOGIS, DAN EKONOMI PUBLIK Riki Satia Muharam; Budiman Rusli; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
Manajemen: Jurnal Ekonomi USI Vol 7 No 1 (2025): Manajemen : Jurnal Ekonomi
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/p2w01m95

Abstract

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses energi bagi rumah tangga miskin. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di Provinsi Jawa Barat menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, distribusi yang tidak merata, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas subsidi LPG 3 Kg dari perspektif ekonomi publik, dengan fokus pada distribusi kesejahteraan dan risiko ekologis yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur, data sekunder, dan analisis kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun subsidi LPG memberikan manfaat ekonomi dalam menekan pengeluaran energi rumah tangga miskin, terdapat ketimpangan akses yang signifikan dan potensi kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil yang berkelanjutan serta kurangnya sistem pengelolaan limbah tabung LPG. Selain itu, subsidi masih banyak dinikmati oleh kelompok non-sasaran, yang menyebabkan inefisiensi fiskal dan distorsi dalam alokasi sumber daya publik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis data, integrasi aspek lingkungan dalam desain subsidi, serta promosi energi alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mendorong keberlanjutan sosial dan ekologis. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan subsidi LPG secara menyeluruh agar selaras dengan prinsip efisiensi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal