Adolf Z.D Siahay
Universitas Cenderawasih, Jayapura

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

AKUNTANSI PUBLIK SEBAGAI PILAR TATA KELOLA KEUANGAN: KAJIAN LITERATUR TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH Adolf Z.D Siahay
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 6 No. 2 (2023): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i1.15867

Abstract

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik semakin menguat seiring dengan komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Dalam konteks tersebut, akuntansi publik dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi akuntansi publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pendekatan studi literatur. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode kajian kepustakaan, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Sumber data mencakup artikel jurnal terindeks, buku akademik, dan laporan resmi yang diperoleh melalui penelusuran basis data ilmiah. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik berbasis akrual, yang ditopang oleh sistem pelaporan yang konsisten dan teknologi informasi yang memadai, berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi fiskal dan penguatan akuntabilitas pemerintahan. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan pengawasan eksternal dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini memberikan implikasi bagi perumusan kebijakan, khususnya dalam memperkuat sistem pelaporan keuangan publik, mengembangkan infrastruktur digital yang inklusif, serta meningkatkan literasi fiskal sebagai bagian dari reformasi tata kelola sektor publik.