Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bayt ElHikmah: Journal of Islamic Architecture and Locality Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Winda Hanifah
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah dan Dinamika Pola Hubungan Fiskal di Kabupaten Raja Ampat Winda Hanifah; Raja Al-Fath
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.776

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia is often assessed through fiscal independence as a measure of a region's capacity to manage its own finances. However, in practice, many regions—including Raja Ampat Regency—remain heavily reliant on central government transfers, highlighting the weakness of local fiscal capacity. This study aims to evaluate the financial capability of the region and examine the dynamics of fiscal relations between the central and local governments in Raja Ampat Regency, Southwest Papua Province. A descriptive quantitative approach was employed, utilizing secondary data from 2020 to 2024. The evaluation is based on five key indicators: the Degree of Fiscal Decentralization (DDF), Degree of Fiscal Autonomy (DOF), Fiscal Need (KbF), Fiscal Capacity (KaF), and the Fiscal Independence Ratio. The analysis reveals that Raja Ampat's fiscal independence is critically low, with an average DDF of only 19.45% and a DOF of merely 1.89%. The region’s high per capita fiscal need (10.45) is not matched by sufficient fiscal capacity (5.85), indicating a significant fiscal deficit. Furthermore, the persistently negative fiscal independence ratio reinforces its strong dependence on central government support. The existing fiscal relationship is characterized as instructive, with central intervention remaining dominant. A reformulation of fiscal policy that is more context-sensitive and equitable is urgently needed to support archipelagic regions such as Raja Ampat in achieving sustainable fiscal independence.
Pendekatan Pembangunan Wilayah Berbasis Komunitas untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Luthu Lamweu Elysa Wulandari; Myna Agustina Yusuf; Siti Zahrina Fakhrana; Winda Hanifah
Bayt ElHikmah: Journal of Islamic Architecture and Locality Vol. 3 No. 1 (2025): Bayt ElHikmah
Publisher : Prodi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jial.v3i1.7996

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Desa Luthu Lamweu sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis community-based tourism (CBT). Berlokasi strategis di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, desa ini memiliki potensi wisata yang signifikan, termasuk lanskap alam yang indah, tradisi budaya khas, dan produk lokal seperti kerajinan dan kuliner tradisional. Namun, pemanfaatan potensi ini masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur, kelembagaan, kapasitas masyarakat dalam manajemen pariwisata, serta promosi yang belum optimal. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan focus group discussion (FGD). Hasil kajian menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pengembangan pariwisata sangat tinggi, didorong oleh kesadaran akan dampak positif ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan lokal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan pelatihan berbasis keterampilan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kolaborasi multi-stakeholder diidentifikasi sebagai langkah strategis utama. Rekomendasi utama penelitian ini mencakup pelaksanaan pelatihan pengelolaan homestay, pengembangan produk ekonomi kreatif, konservasi budaya lokal, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembentukan kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengelola potensi desa secara terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi ini. Dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan terpadu, Desa Luthu Lamweu berpotensi menjadi model destinasi pariwisata berkelanjutan yang mendukung keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus menjadi contoh bagi desa lain di Aceh Besar dan wilayah sekitarnya.
Co-Authors Elysa Wulandari Myna Agustina Yusuf Raja Al-Fath Siti Zahrina Fakhrana