Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROBLEMATIKA SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Zendrato , Iman Sejati; Br. Sembiring, Tamaulina; Tambunan , Zakaria; Azlina, Wida; Suparman, Muhammad Arif; Suwirza , Eka; Meilani , Widya; Pohan , Majidah; Manik , Dibi Vation; Harita , Amos
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.597

Abstract

As a democratic country, Indonesia relies on elections as the main means of realizing people's sovereignty. The application of general elections as the main pillar of democracy is expected to be a vehicle for people's sovereignty that is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. However, in its implementation, it is still overshadowed by structural complexity and multidimensional challenges as a problem, such as geographical disparities, socio-economic inequality, low political literacy, and limited institutional capacity of general election organizers such as the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP). The research uses a normative juridical approach with a qualitative-descriptive method. The results of the analysis show that although the General Election Law has provided a fairly complete legal framework, its implementation has not been able to guarantee a completely honest, fair and democratic election. Systemic reforms are needed through institutional strengthening, political education, and the use of information technology so that elections in Indonesia can be carried out in an inclusive, transparent, and integrity manner as a reflection of the will of the sovereign people.
Analisis Implikasi Putusan MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Dan Independensi Mahkamah Konstitusi Azlina, Wida; Laia, Hepy Krisman; Br Sembiring, Tamaulina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.%p

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan dinamika dan perdebatan luas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus utama pada aspek independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan terkait, disertai tinjauan teoritis mengenai independensi peradilan dan prinsip judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai melemahnya independensi Mahkamah akibat dugaan konflik kepentingan, inkonsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya, serta ekspansi tafsir yang dinilai melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yudisial yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum Putusan MK bersifat final dan mengikat, secara sosiologis ia menimbulkan implikasi signifikan terhadap persepsi independensi Mahkamah dan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme etik, transparansi putusan, serta konsistensi penalaran hukum untuk menjaga legitimasi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.