<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum Polres 50 Kota adalah dengan cara melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan peledak juga dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melakukan pemantauan distribusi, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak agar tidak disalahgunakan dan tetap aman bagi lingkungan dan warga sekitar. Program Safari Kamtibmas yang melibatkan dialog dengan masyarakat membantu mengurangi ketegangan dengan mendengar aspirasi warga secara langsung. Jika terjadi pelanggaran atau potensi kekerasan terkait konflik tambang, Polres bertindak tegas dengan menerapkan penegakan hukum. Ini mencakup pengamanan wilayah tambang, serta penanganan demonstrasi yang mungkin terjadi agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik fisik. Kendala dalam upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum Polres 50 Kota antara lain kurangnya sosialisasi dan keterbukaan dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Warga sering merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai dampak lingkungan dan prosedur keamanan. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan tambang dan penggunaan bahan peledak. Meskipun Polres telah melakukan patroli dan monitoring rutin, pengawasan ini memerlukan kerja sama lebih erat antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang.]]>
