<![CDATA[Abstract This thesis titled "Implementation of Employee Administration Management Law on the Performance of the Election Supervisory Body in Pontianak City" aims to analyze the implementation of employment law in managing employee administration at the Election Supervisory Body of Pontianak City, as well as the protection of rights for employees of the organization. The primary issue faced is the lack of regulations governing non-permanent government employees (PPNPN), leading to ambiguity regarding their rights as employees. This research employs an empirical legal method to gather data and information related to the implementation of employment law. The data types used include primary data obtained through interviews and field observations, as well as secondary data related to the implementation of employee administration management law affecting the performance of the Election Supervisory Body in Pontianak City. The findings indicate that there are still no clear regulations regarding the rights of PPNPN employees, and a lack of human resources poses challenges in implementing employment law. To enhance the effectiveness of employee administration management systems, it is recommended that the Election Supervisory Body of Pontianak City formulate policies governing the use of biometric data, including privacy aspects and employee data protection. Regular training on discipline and the contribution of fingerprint systems to improving employee performance should also be conducted. Furthermore, the development of specific laws or regulations governing PPNPN, including protections for salaries, allowances, and other basic rights, is necessary. With legal certainty and clear protections, PPNPN employees will feel more secure and valued, ultimately enhancing their motivation and performance. Keywords: Law; Protection; Employment Abstrak Skripsi ini berjudul "Implementasi Hukum Pengelolaan Administrasi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak" bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian hukum kepegawaian dalam pengelolaan administrasi pegawai di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak serta perlindungan hak-hak bagi pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peraturan yang mengatur pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai hak-hak mereka sebagai pegawai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menggali data dan informasi terkait implementasi hukum kepegawaian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan Penulis dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi hukum pengelolaan administrasi pegawai terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum ada aturan yang jelas mengenai hak-hak pegawai PPNPN, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan dalam penerapan hukum kepegawaian. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan administrasi pegawai, disarankan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak merumuskan kebijakan yang mengatur penggunaan data biometrik, termasuk aspek privasi dan perlindungan data pegawai. Pelatihan berkala mengenai kedisiplinan dan kontribusi sistem fingerprint terhadap peningkatan kinerja pegawai juga perlu dilakukan. Lebih lanjut, diperlukan pengembangan Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang PPNPN, termasuk perlindungan terhadap gaji, tunjangan, dan hak-hak dasar lainnya. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang jelas, PPNPN akan merasa lebih aman dan dihargai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Kata Kunci: Hukum; Perlindungan; Kepegawaian]]>
