<![CDATA[Abstract The Supreme Court has issued Decision Number 23P/HUM/2024 concerning the judicial review of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2020, specifically Article 4 Paragraph (1) letter d, which relates to the age requirement for regional heads. This decision has sparked controversy, as the Supreme Court is not authorized to interpret the substance of legal norms. Moreover, the rationale and considerations used by the justices in delivering the verdict are viewed by many as inappropriate and insufficiently grounded. Based on this, the research problem formulated in this study is: "Is the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024 regarding the judicial review of Article 4 Paragraph (1) Letter d of General Election Commission Regulation Number 9 of 2020 appropriate?" The purpose of this research is to analyze whether the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024 is appropriate in light of the Supreme Court's and the General Election Commission's authority, as well as to evaluate the judicial reasoning behind the verdict and to understand the implications of the decision. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach, employing a statute approach. The findings indicate that the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024, which permits the addition of a phrase concerning the age requirement for gubernatorial candidates by the General Election Commission, is inappropriate. The ruling has implications for political and democratic stability and gives rise to legal inconsistency and the potential for manipulation. As a recommendation, law enforcers"”particularly Supreme Court judges"”should act more professionally in handling such cases and exercise greater caution when issuing rulings. Keywords: Supreme Court Decision 23P/HUM/2024, Supreme Court Authority, Judicial Considerations, Implications of the Decision Abstrak Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024 tentang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1) huruf d terkait usia kepala daerah. Putusan yang dikeluarkan MA tersebut menuai kontroversi karena atas dasar kewenangan MA tidak boleh menafsirkan subtansi norma undang-undang dan alasan-alasan pertimbangan yang hakim MA gunakan dinilai kurang tepat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat ?". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 apakah sudah tepat atau belum melihat dari wewenang MA dan KPU serta pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan dan untuk mengetahui implikasi dari putusan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 terkait penambahan frasa pada syarat usia gubernur oleh KPU adalah kurang tepat sehingga menimbulkan implikasi terhadap stabilitas politik dan demokrasi serta inkonistensi dan potensi kecurangan. Sebagai saran, para penegak hukum khusunya hakim MA dalam kasus ini harus lebih profesional dalam menangani kasus dan harus berhati-hari dalam menjatuhkan putusan Kata kunci : Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024, Wewenang MA, Pertimbangan Hakim, Implikasi Putusan MA]]>
