<![CDATA[Abstract Cooperatives play a crucial role in improving farmers' welfare by providing price stability, technical support, and better market access. However, in practice, many cooperative members prefer selling Fresh Fruit Bunches (FFB) to third parties rather than through the cooperative. This study aims to identify the factors influencing farmers' decisions to sell FFB to third parties and the legal implications for cooperatives. The research employs a qualitative method with a case study approach on the Serba Usaha Mandiri Sejahtera Cooperative in Marau District, Ketapang Regency. Data was collected through interviews with cooperative farmer members and cooperative management. The findings indicate several key factors influencing farmers' decisions to sell to third parties, including faster and easier payment systems, transaction flexibility, stricter grading standards in cooperatives, better transportation access provided by third parties, and more competitive pricing. Additionally, the lack of cooperative socialization regarding long-term benefits contributes to low member loyalty. The legal implications of this situation include the risk of cooperatives breaching contracts with partner companies due to reduced FFB supply, potentially leading to contractual sanctions or termination of agreements. Therefore, cooperatives need to develop more effective strategies to retain their members, such as expediting payment systems, increasing management transparency, and offering more attractive incentives to ensure member loyalty. Keywords: Cooperation, Third Party, Breach of Contract, Legal Implications Abstrak Koperasi memiliki peran penting dalam menyejahterakan petani dengan menyediakan stabilitas harga, dukungan teknis, dan akses pasar yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota koperasi yang memilih menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak ketiga dibandingkan melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menjual TBS kepada pihak ketiga serta implikasi hukumnya terhadap koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani anggota koperasi dan pihak pengelola koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan kuisioner dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penyelenggara uang elektronik, pengguna, dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 61P/HUM/2017 memperkuat legalitas PBI No. 16/8/PBI/2014 sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran digital di Indonesia. Namun, dari perspektif keadilan distributif, regulasi ini dinilai masih lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong petani untuk menjual kepada pihak ketiga, yaitu sistem pembayaran yang lebih cepat dan mudah, fleksibilitas dalam transaksi, standar sortasi koperasi yang lebih ketat, akses transportasi yang lebih baik dari pihak ketiga, serta harga yang lebih kompetitif. Kurangnya sosialisasi koperasi mengenai manfaat jangka panjang juga menjadi salah satu penyebab rendahnya loyalitas anggota terhadap koperasi. Implikasi hukum dari tindakan ini adalah koperasi berisiko mengalami wanprestasi terhadap perusahaan mitra akibat penurunan volume TBS yang dikelola, yang dapat mengarah pada sanksi kontraktual hingga pemutusan kerja sama. Oleh karena itu, koperasi perlu merancang strategi yang lebih efektif dalam mempertahankan anggotanya, seperti mempercepat sistem pembayaran, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta memberikan insentif yang lebih menarik agar anggota tetap loyal. Kata Kunci : Koperasi, Pihak Ketiga, Implikasi Hukum, Wanprestasi]]>
