<![CDATA[Abstract Wars that has been existed since a longtime ago, have continued to transform until the term of the armed conflict was born. The unstable countries become a gold fields for those who objected them and take the opportunity, in this case taken by Private Military Company (PMC). Historically, PMC cannot be separated from the development of mercenaries which have been rejected by the international community. PMC personnel in their terms do not want to be equated with mercenaries, they prefer to be called contractors because the differences between their functions and duties. This type of research is normative juridicial research using secondary data with library research techinques, factual and analytical approaches.The result of this research found that there is ambiguity and legal uncertainty regarding PMC explicity. The legal status of the PMC is based on distinction principle in The 1949 Geneva Convention and Protocol I 1977, this has implications for the legal responsibility in the event of a violation humanitarian international law by PMC . In this case there is still legal uncertainty whether jurisdiction is determined based on the territory of the origin PMC Country or where the violation occurs. Key Words : The Legal Status, PMC, Distinction Principle, Protocol I 1997, Genva Convention 1949, Legal Responsibillity Abstrak Peperangan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala terus berkembang hingga lahirlah istilah konflik bersenjata. Negara-negara yang tidak stabil menjadi ladang emas bagi pihak-pihak yang menjadikannya sebagai obyek keuntungan, dalam hal ini kesempatan diambil oleh Private Military Company (PMC). Dalam sejarahnya PMC tidak dapat dipisahkan dari lahir dan berkembangnya Mercenaries atau tentara bayaran yang secara luas telah ditolahk oleh dunia Internasional. Personel PMC dalam penyebutannya tidak ingin disamakan dengan Mercenaries tetapi lebih senang disebut Kontraktor karena fungsi dan tugas mereka yang berbeda dari tentara bayaran.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan teknik studi pustaka (library research), pendekatan fakta dan analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketidakjelasan dan kepastian hukum mengenai PMC secara eksplisit. Status hukum PMC berlandaskan pada prinsip pembedaan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977, hal ini berimplikasi dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal jika terjadi pelanggaran oleh PMC maka masih terjadi ketidakpastian hukum baik penetapan yurisdiksi berdasarkan teritorial negara asal atau tempat knflik terjadi. Kata kunci : Status Hukum, Private Military Company, Prinsip Pembedaan, Protokol I 1977, Konvensi Jenewa 1949, Pertanggungjawaban hukum]]>
