<![CDATA[ABSTRAK Pengalihan nama pada sertifikat tanah milik adalah sebuah prosedur administratif untuk mengganti nama pemilik yang tertera pada sertifikat tersebut setelah haknya berpindah, umumnya melalui transaksi jual beli. Biasanya, langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Namun, jika penjual saat itu sedang menjalani hukuman penjara, akan ada berbagai masalah hukum dan administratif yang dapat menghalangi proses pengalihan nama sertifikat tanah. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki cara pengalihan nama sertifikat tanah ketika penjual sedang menjalani hukuman penjara, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran prosedur tersebut, serta mengkaji akibat hukum yang mungkin timbul bagi pembeli dan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pembeli untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang telah dibelinya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan perspektif yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan wawancara dengan individu terkait, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional, serta pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi. Analisis dilakukan dengan mempelajari aspek hukum yang relevan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penjual sedang menjalani hukuman penjara, pengalihan nama masih dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti memberikan kuasa khusus kepada pihak lain, meminta izin dari lembaga pemasyarakatan, atau melalui putusan pengadilan. Beberapa faktor penting yang memengaruhi proses tersebut meliputi hukum, administrasi, dan kelembagaan. Jika prosedur tidak dijalankan dengan benar, ada potensi risiko hukum bagi pembeli, termasuk pembatalan peralihan hak, permasalahan dengan ahli waris, atau pencabutan transaksi oleh pengadilan. Karena itu, pembeli perlu memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil demi kelancaran proses pengalihan nama sesuai dengan regulasi yang ada. Kata Kunci: Balik Nama Sertifikat, Pengikatan Jual Beli, Penjual dalam Penjara, Proses Hukum, Kepastian Hukum ABSTRACT Transfer of name on a land certificate is an administrative procedure to change the name of the owner on the certificate after the title has been transferred, generally through a sale and purchase transaction. Usually, this is done by utilizing a Sale and Purchase Deed issued by a Land Deed Official and registered at the National Land Agency. However, if the seller is currently serving a prison sentence, there will be various legal and administrative issues that may hinder the process of transferring the name of the land certificate. This study aims to investigate how to transfer the name of a land certificate when the seller is serving a prison sentence, identify factors that affect the smoothness of the procedure, and examine the legal consequences that may arise for the buyer and related parties. It will also identify legal steps that can be taken by the buyer to obtain legal certainty over the ownership of the land he has purchased. In this research, the approach used is a qualitative method with an empirical juridical perspective. Data was collected through literature review and interviews with relevant individuals, including Land Deed Officials, the National Land Agency, as well as buyers and sellers involved in the transaction. Analysis was conducted by studying relevant legal aspects, including the Civil Code, the Basic Agrarian Law, and applicable land registration regulations. The results of this study show that even though the seller is serving a prison sentence, the transfer of name can still be done through several options such as giving special power of attorney to another party, requesting permission from a correctional institution, or through a court decision. Some important factors that affect the process include legal, administrative and institutional. If procedures are not followed correctly, there are potential legal risks for the buyer, including cancellation of the title transfer, problems with heirs, or revocation of the transaction by the court. Therefore, buyers need to understand the legal steps that can be taken for a smooth name transfer process in accordance with existing regulations. Keywords: Certificate Name Transfer, Sale and Purchase Agreement, Seller in Prison, Legal Process, Legal Certainty]]>
