Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Limbago: Journal of Constitutional Law
Putri, Al Maidah
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Negara Terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dalam Perspektif Obligation Of Conduct Putri, Al Maidah; Muhammad; Dwi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.44772

Abstract

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keterwakilan perempuan melalui Obligation Of Conduct, sehingga perlu melakukan upaya konkret untuk meningkatkan partisipasi dalam politik. Perspektif obligation of conduct menuntut negara untuk tidak hanya menciptakan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, tetapi juga untuk secara aktif dan efektif melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut serta menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Meskipun berbagai kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan dalam legislatif telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam pemilu, masih sangat rendah. Kontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektif obligation of conduct peran negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan politik, serta implementasi terkait dengan kebijakan keterwakilan perempuan di Indonesia, menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan proaktif dan sistematis guna memastikan kebijakan yang ada efektif dalam mencapai tujuan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga kunci bagi pencapaian kesetaraan gender yang substansial dalam masyarakat. 
Tanggung Jawab Negara terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Obligation of Conduct Putri, Al Maidah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1332

Abstract

The state is responsible for fulfilling women’s representation through the obligation of conduct, which means not only creating regulations that support gender equality but also actively and effectively implementing these policies. The state must create conditions that enable women to participate equally in politics. Although women’s quotas in the legislature have been implemented, women’s representation in elections remains low. The obligation of conduct perspective emphasizes the importance of the state’s role in fulfilling human rights, particularly women’s political rights, by creating an environment that genuinely and sustainably supports participation and gender equality.
Co-Authors Dwi Muhammad