Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Media Akademik (JMA)
Muhammad Hishnul Islam
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Urgency of Consumer Protection in Electronic Transactions in Online Gaming: Positive Law and Islamic Law Perspectives Muhammad Hishnul Islam; Aditia Prastyan Supriadi; Miftahul Huda
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 22 No 01 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v22i01.10625

Abstract

Electronic transactions in online games have been an issue in modern digital transactions. Consumers who purchase electronic balances, especially through third parties, often experience losses, while an effective legal protection mechanism is absent. This condition therefore creates legal uncertainty, injustice, and psychological risks for consumers. This study analyzes the urgency of consumer protection against problematic electronic transactions in online games, from both the perspective of positive law and that of the maqāṣid al-syarī‘ah. This study is categorized as normative juridical legal research, employing statutory and conceptual approaches. Primary legal materials were sourced from Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, while secondary legal materials comprised literature, journals, and relevant articles. The results indicate that current regulations remain suboptimal in protecting digital consumers, particularly for intangible and cross-border transactions. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, the loss of electronic balance without clear accountability is a violation of the principles of property protection (hifẓ al-mal), protection of reason (hifẓ al-aql), and protection of life (hifẓ al-nafs). Therefore, regulatory reform to address the challenges of digital transaction development and the application of the principles of maqāṣid al-syarī‘ah is required to ensure justice, welfare, and stability for consumers.
POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Muhamad Abdul Kholik; Muhammad Hishnul Islam; Usep Saepullah; Ahmad Hasan Ridwan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fh4ch693

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan positivisme hukum dalam penjatuhan pidana melalui studi terhadap Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tentang tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif, doktrin filsafat hukum, dan argumentasi hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip positivisme seperti validitas formal, supremasi norma tertulis, pemisahan hukum dan moral, serta asas legalitas dioperasionalkan dalam proses pembuktian dan penalaran hakim. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan positivistik secara konsisten dengan berfokus pada unsur delik Pasal 340 jo. 55 KUHP dan alat bukti Pasal 184 KUHAP tanpa memperluas pertimbangan pada dimensi etis atau moral. Penafsiran terhadap unsur “rencana terlebih dahulu” dan “turut serta melakukan” dilakukan secara tekstual dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan karakter positivisme yang menekankan rasionalitas formal serta hubungan langsung antara pemenuhan unsur delik dan sanksi yang dijatuhkan. Kesimpulannya, Putusan 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan bahwa positivisme hukum masih menjadi paradigma dominan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam perkara serius seperti pembunuhan berencana. Dominasi positivisme tampak melalui pola penalaran mekanis, legalitas ketat, dan orientasi pada kepastian hukum.
DILEMA KONSTITUSIONAL LEGISLASI FAST TRACK DAN HAK PARTISIPASI PUBLIK : MENDEFINISIKAN KEMBALI BATAS KEWENANGAN NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Rahmat Rajak; Muhammad Hishnul Islam; Utang Rosidin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5e0htm95

Abstract

Penelitian ini menganalisis dilema konstitusional yang muncul akibat penerapan mekanisme legislasi Fast Track (Hukum Omnibus) terhadap hak partisipasi publik dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berfokus pada konflik antara prinsip-prinsip konstitusi dan prosedur legislasi cepat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fast Track secara fundamental melemahkan tiga pilar hukum lingkungan (Prinsip Kehati-hatian, Partisipasi Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan). Pelemahan ini berujung pada inkonstitusionalitas prosedural, karena peniadaan partisipasi publik yang bermakna melanggar hak asasi warga negara untuk didengar dan hak atas lingkungan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kontribusi akademik utama studi ini adalah tawaran Standar Konstitusional Wajib Patuh (Constitutional Mandatory Standard / CMS). CMS dirumuskan sebagai kerangka normatif yang membatasi kewenangan negara, menuntut proporsionalitas waktu, input substantif, dan akuntabilitas dalam legislasi. Penetapan standar prosedural ini adalah solusi progresif untuk menjamin bahwa percepatan pembangunan tidak dicapai dengan mengorbankan integritas demokrasi dan jaminan hak konstitusional warga negara.
Co-Authors Aditia Prastyan Supriadi Miftahul Huda Muhamad Abdul Kholik Rahmat Rajak Ridwan, Ahmad Hasan Saepullah, Usep Utang Rosidin