<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, dengan memanfaatkan teknik teks mining pada data X. Kebijakan perpajakan sering kali menjadi topik diskusi yang luas di berbagai kalangan masyarakat, terutama melalui media sosial, forum online, dan platform berita digital. Diskusi ini menghasilkan banyak data yang belum terstruktur, yang mencerminkan persepsi publik, baik itu positif, negatif, maupun netral. Dengan menganalisis sentimen ini, pemerintah dapat memperoleh wawasan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan dan mengurangi potensi konflik yang muncul. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup opini, komentar, dan diskusi publik mengenai kebijakan PPN 12%, yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Penelitian dimulai dengan proses data preprocessing, yaitu membersihkan data mentah dengan menghapus elemen yang tidak relevan, seperti tanda baca, tautan, dan kata-kata umum (stop words), serta melakukan normalisasi teks untuk menyamakan variasi kata. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan data agar dapat diolah lebih lanjut. Analisis sentimen dilakukan menggunakan metode berbasis pembelajaran mesin (machine learning), pendekatan berbasis Naive Bayes dan Lexicon-based. Data diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menemukan pola, kata kunci, serta tema utama yang sering dibahas dalam opini masyarakat. Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan word cloud untuk mempermudah interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons publik terhadap kebijakan PPN 12% cenderung negatif, terutama terkait kekhawatiran terhadap dampak ekonomi, daya beli masyarakat, dan ketimpangan sosial. Namun, respons positif juga ditemukan dari masyarakat yang mendukung peningkatan pendapatan negara untuk pembangunan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam mengelola persepsi publik melalui komunikasi yang lebih efektif, transparansi kebijakan, serta adaptasi kebijakan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan perpajakan.]]>
