Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Journal of Business, Social and Technology
Manuputty, Gloria Imanuella
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) Manuputty, Gloria Imanuella; Taufik, Iqbal
SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2024): Volume 4, Nomor 2, Oktober 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sanisa.v4i2.3018

Abstract

Introduction: Currently, Indonesia is experiencing the development of transnational crime distribution networks, one of which is narcotics crime. The crime of narcotics abuse is a big problem that often occurs among society and is a concern for the Indonesian nation today. Narcotics abuse is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, such as one case of abuse committed by Arielson Radjawane alias Marsel. Marsel was arrested by the Ambon Island and Lease Island Narcotics Research Unit for allegedly carrying, possessing, storing or controlling marijuana. Marsel was given a prison sentence of two years and six months. Purposes of the Research: The aim of this research is to determine the handling of cases against perpetrators of narcotics abuse at the Ambon Island and Lease Island Police and to find out the basis for investigators in applying article 127 to narcotics abuse.Methods of the Research: The research method used is normative juridical, the research type is analytical descriptive with the legal materials used being primary, secondary and tertiary. The technique for collecting legal materials uses literature study, analysis of legal materials uses qualitative methods. Results / Findings / Novelty of the Research: The results of this research can be concluded that the handling of cases against perpetrators of narcotics abuse at the Ambon Island and Lease Island Police can be handled and given criminal sanctions based on the legal provisions of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the application of article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics is sufficient to provide a deterrent effect on abusers by subjecting the perpetrator to imprisonment or rehabilitation
Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana Manuputty, Gloria Imanuella; Supusepa, Reimon; Taufik, Iqbal
Journal of Business, Social and Technology Vol. 7 No. 2 (2026): Journal of Business, Social and Technology
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jbt.v7i2.615

Abstract

Latar belakang:  Ketidakseragaman dalam pemidanaan perkara narkotika menimbulkan ketidakpastian hukum serta persepsi ketidakadilan di masyarakat, di mana pelaku dengan karakteristik perkara yang serupa menerima hukuman yang berbeda secara signifikan. Fenomena ini terjadi meskipun asas individualisasi pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual terdakwa. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dalam ratio decidendi (pertimbangan hukum hakim) yang menyebabkan disparitas pemidanaan, serta menganalisis penerapan asas individualisasi pidana dalam putusan perkara narkotika di Indonesia. Metode: Penelitian normatif yuridis ini menggunakan analisis terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, yakni Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap dan Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap, keduanya berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi akibat kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, perbedaan penafsiran terhadap fakta persidangan, serta pertimbangan faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Terdakwa dengan barang bukti lebih sedikit sebesar 0,64 gram dan tanpa alat pendukung justru menerima hukuman lebih berat dibanding terdakwa dengan barang bukti lebih banyak sebesar 1,30 gram yang disertai dengan bong, timbangan, dan ponsel, yang hanya divonis 3 tahun. Meskipun demikian, tanpa pedoman pemidanaan yang jelas, penerapan asas individualisasi pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Kesimpulan: Pelaksanaan asas individualisasi pidana yang efektif memerlukan penguatan pedoman pemidanaan, peningkatan kualitas ratio decidendi, serta pelatihan hakim guna memastikan bahwa disparitas pemidanaan mencerminkan perbedaan kasus yang nyata, bukan variasi yudisial yang bersifat arbitrer.
Co-Authors Supusepa, Reimon Taufik, Iqbal