Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Hamid Tome, Abdul
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa atas Penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara Kabupaten Boalemo Rizki Ntou, Mohamad; I. Rahim, Erman; Hamid Tome, Abdul
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i1.1924

Abstract

Community participation in village development planning is often only symbolic and does not reflect substantive involvement. This study aims to examine the level of community participation in the process of preparing the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) in Mutiara Village, Paguyaman District, Boalemo Regency, and to identify factors that influence the low level of community involvement in the planning stage. The approach used is empirical law with qualitative methods. Data were obtained through direct interviews with village officials, community leaders, and community groups, as well as field observations of the dynamics of the preparation of the RPJMDes document. This study is also supported by secondary data in the form of laws and regulations and village planning documents. The results of the study indicate that community participation in the preparation of the RPJMDes in Mutiara Village is still a formality and has minimal substantive involvement. Planning meetings are generally only attended by limited representatives, with residents tending to be passive and not actively involved in the program review process. The main factors influencing low participation include the lack of understanding of the community and village government regarding the urgency of participation, limited involvement of community groups as a whole, and time constraints because activities are carried out when the majority of residents are working. Therefore, an adaptive and inclusive participatory approach is needed, as well as a more effective communication strategy so that the village development planning process truly reflects the needs and aspirations of the community. The results found that community participation in Mutiara Village was still low due to minimal understanding, time constraints, and lack of comprehensive group involvement.
Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Masa Otonomi Daerah Oktavia Namira Daud, Tiara; U. Puluhulawa, Fenty; Hamid Tome, Abdul
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.355

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan yang diharapkan dapat menjadi suatu produk hukum yang akan melahirkan kondisi ideal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berdasarkan otonomi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemerintah daerah dalam di bidang kehutanan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak hambatan yang terjadi pasca berlakunya undang-undang ini, sehingga memberikan kesimpulan bahwa tujuan yang diingikan ternyata berbanding terbalik dengan konstelasi saat ini dimana pengaturan tersebut telah banyak menimbulkan kontraksi-kontraksi berupa polemik serta hambatan yang timbul pasca pengaturan kewenangan tersebut berlaku. Hambatan teresbut dilihat dari tiga faktor penghambat yakni manusia sebagai pelaksana (Gubernur, aparat pemerintah dan masyarakat), faktor keuangan, serta faktor organisasi dan manajemen. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perombakan ataupun perubahan kewenangan terhadap pemerintaha daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan membuat desain kewenangan ideal
Tanggung Jawab Dan Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Gorontalo Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw, Indah; I. Rahim, Erman; Hamid Tome, Abdul
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.361

Abstract

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan bagi anak terlantar. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, dengan mengunakan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder, untuk tenik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Kemudian data di analisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas jawaban yang akan di teliti. Hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan Pendidikan kepadan anak terlantar serta apa saja faktor penghambat pemerintah dalam menjalankan program pemerintah untuk pemenuhan hak tanggung jawab pemerintah, mengatur juga tentang bagaimana regulasi serta hak-hak anak terlantar dan kerangka teori
Co-Authors Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw, Indah Fenty U. puluhulawa I. Rahim, Erman Oktavia Namira Daud, Tiara Rizki Ntou, Mohamad