Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Humaniora Sigli
Hutabarat, Ela Suryani
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DAMPAK UNDANG – UNDANG KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN DANA PERPAJAKAN DIINDONESIA Hutabarat, Ela Suryani; Rasji, Rasji
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh undang-undang ini terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kepercayaan investor, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas adanya hubungan antara tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dengan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini akan melihat upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan dana perpajakan yang telah dilakukan di Indonesia dan sejauh mana efektivitasnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak undang-undang korupsi dan penyalahgunaan dana perpajakan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini di Indonesia.Kata kunci : Korupsi, Ekonomi , pajak , undang – undang.
PENUNDAAN PEMILU 2024: QUO VADIS HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT DALAM DEMOKRASI INDONESIA Liunda, Sheren Agapena Hosaya; Hutabarat, Ela Suryani; Rasji, Rasji
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1517

Abstract

Pada Tahun 2024 seluruh wilayah indonesia akan melaksanakan pemilu. Pemilu termasuk salah satu kewajiban yang akan dijalankan oleh seluruh rakyat indonesia akan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Pada Tahun 2024 ada wacana mengenai adanya penundaan pemilu di indonesia yang akan ditunda dengan alasan - alasan yang masih kurang jelas, jika dalam Hal penundaan pemilu terjadi, penundaan pemilu pada tahun 2024 akan mengalami kontra terhadap masyarakat indonesia karena sudah melanggar peraturan undang - undang yang mengatur tentang pemilu No 7 Tahun 2017 dan tidak sesuai dengan hak demokrasi di indonesia untuk Pemilu. Dalam hal ini ,bahwa berita mengenai isu penundaan pemilu tahun 2024  jika secara positif dan terus mengarah terhadap penundaan pemilu yang cenderung dari sisi pemerintah, pengamat politik dan lembaga yang berwenang  terhadap usulan penundaan pemilu. jika dalam pelaksanaan penundaan pemilu Tahun 2024 , terjadinya penundaan pemilu Tahun 2024 maka penundaan pemilu di indonesia akan dijalankan menjadi 2 cara yakni secara konstitusional dan secara non - konstitusional. Dalam hal diatas jika terjadinya penundaan pemilu di wilayah indonesia yang berpendapat terhadap hak demokrasi konstitusional, perlu adanya formulasi normal dalam menjalankan penundaan pemilu secara konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas demokrasi yang ada di wilayah indonesia.Kata kunci: Pemilu, Wilayah, Konstitusional, Nonkonstutional, Undang-Undang.
Co-Authors Liunda, Sheren Agapena Hosaya Rasji, Rasji