Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Smart Hukum (JSH)
Wilbert, Reyner
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Dynamics of Human Rights Issue Resolution from the Perspective of Dignified Justice Kuncoro, Owen Edgar; Riyanto, Tio; Wilbert, Reyner
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1355

Abstract

Human rights are important to uphold because they guarantee the principle of equality for all people. There may be some citizens who are less aware of the importance of human rights for themselves. There are many human rights violations that occur in Indonesian society, human rights themselves are regulated in the Pancasila legal system. The purpose of the law itself includes 3 things, namely the value of justice, benefit, and legal certainty. The value of justice is the most important value in law. The research method that we use in our journal is a literature review or analysis research method and also uses normative analysis of laws, court decisions, and policies that cover everything about human rights. The purpose of our research is to provide a dignified justice perspective on Human Rights in accordance with the dynamics of constitutional law. We hope that this journal can increase public awareness of the importance of human rights for humans and can also build greater justice in human rights for society.
Analisis Tolok Ukur Pelanggaran Berat dalam Sengketa Kepegawaian Polri Melalui Studi Kasus Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT Jonna, Daniel Avelino; Wilbert, Reyner
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8348

Abstract

Sengketa kepegawaian dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait penetapan pelanggaran berat yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), mengungkap persoalan mendasar dalam praktik hukum administrasi negara. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri akibat dugaan pelanggaran kesusilaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis tolok ukur yuridis penetapan pelanggaran berat dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara serta hukum acara PTUN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pelanggaran berat dalam perkara ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan moral-institusional dibandingkan parameter hukum terukur sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Kondisi ini menciptakan persoalan dalam aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan norma. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan tolok ukur yang jelas berpotensi membuka ruang diskresi administratif yang berlebihan, sekaligus melemahkan fungsi kontrol yudisial PTUN.
Co-Authors Jonna, Daniel Avelino Kuncoro, Owen Edgar Riyanto, Tio