<![CDATA[Dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peneraoan pembatasan waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan dengan baik. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai batas waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar tidak mengalami ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana persyaratan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum utama KUHAP serta didukung jurnal-jurnal terkait menemukan bahwa efektivitas batas waktu penyidikan bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas waktu penyidikan dalam KUHAP membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.]]>
